8 Fakta Penerima Bansos Fiktif, Dibutuhkan Masyarakat Ditilep Pejabat

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 19 April 2021 05:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 18 320 2396580 8-fakta-penerima-bansos-fiktif-dibutuhkan-masyarakat-ditilep-pejabat-5Wu2vGuWeV.jpg Bansos (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) tunai sebesar Rp300.000 pada periode Januari hingga April 2021. Namun, niat baik Kemensos tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum sehingga ada penerimanya yang fiktif.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos.

"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu

Baca Juga: Pejabat Desa di Bogor Selewengkan Dana Bansos, Sewa 15 Orang Jadi Penerima Fiktif 

Terkait hal itu, Okezone telah menerima beberapa fakta soal penerima bansos fiktif, Senin (19/4/2021).

1. Reaksi Sri Mulyani soal Dana Bansos Fiktif

Menteri Keuangan (Menkeu) menyebutkan ada data fiktif penerima bantuan sosial (bansos). Terutama untuk pandemi virus Covid-19.

Pasalnya, tantangan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi menjadi luar biasa. Hal ini dikarenakan bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Tindakan kriminal atau fraud, seperti penggunaan data fiktif duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan merupakan risiko yang harus kita awasi dan kita minimalkan," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (13/4/2021).

2. Kemenkeu Bersama Aparat Hukum Akan Awasi Penyaluran Bansos

 

Dia mengaku, Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk bersama-sama mengawal anggaran pemerintah tersebut. Hal ini agar benar-benar digunakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Beserta aparat penegak hukum, seperti KPK menjadi sangat penting, selain kita terus memperkuat dan memberdayakan aparat pengawas di masing-masing Kementerian dan Lembaga," bebernya.

3. Pencegahan Korupsi Harus Digalakkan 

Bendahara negara itu menambahkan pencegah tindakan korupsi secara komprehensif akan menentukan suatu kualitas negara. Apakah bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.

"Apakah bangsa bisa meneruskan perjalanan berpendapat tinggi dan martabat yang memiliik kesejahtarana adil," tandasnya.

4. Pejabat Desa di Bogor Selewengkan Dana Bansos

Seorang oknum pejabat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor berinisial LH (32), ditangkap polisi lantaran nekat menyalahgunakan dana bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial. Dana warga yang digelapkan sebesar Rp54 juta.

5. Sewa 15 Orang Jadi Penerima Fiktif dan Menerima Upah Rp250 ribu

 

Akan tetapi, tersangka LH justru memanfaatkan 30 daftar yang bermasalah itu dengan merekrut 15 warga untuk mengambil dana di Kantor Pos. Setiap warga diberikan upah sebesar Rp250 ribu.

6. Satu Orang Menerima Dana Bansos Sebesar Rp1,8 Juta

Jadi di Kantor Pos tinggal datang mengaku dari nama yang di undangan. Karena sudah diverifikasi oleh tersangka, petugas Kantor Pos percaya dan dicairkan Rp1,8 juta per orang (rekapan periode April, Mei dan Juni 2020)

7. Total Dana yang Disalahgunakan Rp54 Juta

Dengan begitu, total dana bantuan yang disalahgunakan oleh tersangka dari 30 daftar nama sebesar Rp54 juta. Atas perbuatanya, tersangka dijerat dengan Pasal 43 Ayat 1 UU RI Nomor 13 Tentang Penagangan Fakir Miskin ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500 juta.

 

8. Dana Bansos Fiktif Diduga Diberikan ke Sekretaris Desa

Pengakuan tersangka uang ini diserahkan ke sekdes, yang kini keberadaanya masih dalam pengejaran polisi.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini