Antisipasi Tumpang Tindih Program, Perlu Integrasi Data K/L dan Pemda
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai integrasi data pengawasan antar kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah perlu dilakukan. Data menjadi hal krusial dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program ataupun kegiatan pemerintah dibutuhkan data yang mumpuni di segala lini. Karena tantangan pengawasan yang dilakukan BPKP baik dipusat maupun didaerah selama ini adalah perihal data.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Solusi Masalah Regulasi, Investasi Masuk Bantu Pemulihan Ekonomi
"BPKP berkomitmen dapat mengintegrasikan data pengawasan yang sifatnya strategis agar dapat menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan," katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal, Kamis (27/5/2021).
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP ditemukan adanya tumpang tindih program. Bahkan, ada program yang salah sasaran, misalnya bansos dan insentif UMKM. Untungnya, kata Ateh, BPKP mempunyai laboratorium forensik yang bisa diandalkan dalam melakukan pengawasan.
Baca Juga: Reformasi Birokrasi, Pangkas Izin Berbelit demi Investasi Masuk RI
"BPKP memiliki laboratorium forensik yang dapat digunakan untuk cleansing data sehingga data yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi," kata dia.
Mantan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB itu menyebut, ketersedian data yang akurat dan valid akan memudahkan pimpinan negara maupun pimpinan daerah dapat menghasilkan keputusan yang strategis. Karenanya, BPKP siap berkolaborasi dengan K/L dan Pemda untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.
