Share

Antisipasi Tumpang Tindih Program, Perlu Integrasi Data K/L dan Pemda

Suparjo Ramalan, iNews · Kamis 27 Mei 2021 20:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 320 2416402 antisipasi-tumpang-tindih-program-perlu-integrasi-data-k-l-dan-pemda-KHxRhVajDz.jpeg Grafik Ekonomi (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai integrasi data pengawasan antar kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah perlu dilakukan. Data menjadi hal krusial dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program ataupun kegiatan pemerintah dibutuhkan data yang mumpuni di segala lini. Karena tantangan pengawasan yang dilakukan BPKP baik dipusat maupun didaerah selama ini adalah perihal data.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Solusi Masalah Regulasi, Investasi Masuk Bantu Pemulihan Ekonomi

"BPKP berkomitmen dapat mengintegrasikan data pengawasan yang sifatnya strategis agar dapat menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan," katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal, Kamis (27/5/2021).

Berdasarkan hasil pengawasan BPKP ditemukan adanya tumpang tindih program. Bahkan, ada program yang salah sasaran, misalnya bansos dan insentif UMKM. Untungnya, kata Ateh, BPKP mempunyai laboratorium forensik yang bisa diandalkan dalam melakukan pengawasan.

Baca Juga: Reformasi Birokrasi, Pangkas Izin Berbelit demi Investasi Masuk RI

"BPKP memiliki laboratorium forensik yang dapat digunakan untuk cleansing data sehingga data yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi," kata dia.

Mantan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB itu menyebut, ketersedian data yang akurat dan valid akan memudahkan pimpinan negara maupun pimpinan daerah dapat menghasilkan keputusan yang strategis. Karenanya, BPKP siap berkolaborasi dengan K/L dan Pemda untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas BPKP menyoroti data yang acap kali menjadi pangkal permasalahan dalam mengimplementasikan program ataupun kegiatan pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat selama ini data yang dibangun antar K/L pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, sehingga menyulitkan maksimalisasi jangkauan manfaat program.

"Saya perintahkan kepada BPKP dan APIP untuk membantu dan mengawal upaya peningkatan kualitas basis data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program. Dalam upaya tersebut, manfaatkan laboratorium data forensik dan layanan data analytics yang dimiliki BPKP untuk perbaikan keandalan data," katanya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini