Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas BPKP menyoroti data yang acap kali menjadi pangkal permasalahan dalam mengimplementasikan program ataupun kegiatan pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat selama ini data yang dibangun antar K/L pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, sehingga menyulitkan maksimalisasi jangkauan manfaat program.
"Saya perintahkan kepada BPKP dan APIP untuk membantu dan mengawal upaya peningkatan kualitas basis data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program. Dalam upaya tersebut, manfaatkan laboratorium data forensik dan layanan data analytics yang dimiliki BPKP untuk perbaikan keandalan data," katanya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)