JAKARTA - Pagu indikatif Kementerian BUMN pada RAPBN 2022 ditetapkan sebesar Rp208,3 miliar. Anggaran tersebut lebih kecil dari pagu anggaran 2021 yang berada di angka Rp244,8 miliar.
Di depan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, anggaran Kementerian BUMN 2022 yang disepakati itu bahkan lebih kecil dari anggaran dua tahun sebelumnya atau periode 2020-2021.
Baca Juga: Bersih-Bersih Dana Pensiun BUMN, Erick Thohir: Kemarin Kita Dirampok
"Pagu indikatif tahun 2022, dimana, sesuai keputusan bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas pada 9 April 2021 bahwa pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2022 adalah Rp208,3 miliar. Di mana ini tentunya turun dari 2021 yang sebelumnya RP244,8 miliar atau 85,06%. Kalau kita lihat dari tahun 2020, ke tahun 2021 ke tahun 2022, kita terus mengalami penurunan," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (3/6/2021).
Adapun anggaran 2022 akan dialokasikan di dua program prioritas. Pertama, program dukungan sebesar Rp252,9 miliar. Kedua program pengembangan dan pengawasan senilai Rp55,3 miliar.
Baca Juga: Erick Thohir Tunjuk Priyastomo Jadi Dirut Askrindo
Dalam kesempatan itu, Erick juga memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian BUMN pada 2022 mendatang.
Untuk program pembinaan dan pengawasan BUMN dibagi menjadi empat program pelaksana yaitu, peningkatan profesional ASN, penetapan pengurus BUMN sesuai ketentuan, peningkatan produktivitas tenaga kerja BUMN, dan peningkatan akuntabilitas kinerja operasional.