JAKARTA - Ancaman dari SMS blast penawaran pinjaman atau penipuan lain semakin mudah masuk ke nomor handphone masyarakat. Berbagai upaya pihak berwenang tidak cukup serius menghentikannya.
Menyikapi hal ini, Pengamat Ekonomi Indef Nailul Huda menegaskan, masalah paling krusial dari kejahatan SMS gelap adalah kosongnya peraturan perundangan mengenai perlindungan data pribadi.
Baca Juga:Â Resmikan Creative Centre, Ridwan Kamil Harap Pemuda Bogor Lahirkan Karya Bernilai Ekonomi
Menurutnya, kekosongan berdampak pada minimnya perlindungan kepada masyarakat apabila data kita diperjualbelikan oleh pihak ketiga.
"Kasus-kasus jual beli data akhirnya marak terjadi karena semuanya bermuara pada jaminan keamanan data pribadi oleh pemerintah," ujar Huda saat dihubungi Okezone di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
Baca Juga:Â Warga Diimingi-imingi Investasi Online, Ridwan Kamil Minta OJK-BI Tingkatkan Edukasi Keuangan Digital
Oleh karena itu, sejatinya yang harus dibenahi adalah masalah kekosongan hukum ini terlebih dulu. "Baru setelah itu kita bisa memberantas praktik-praktik penipuan melalui SMS, pinjol ilegal, hingga penjualan data," tambahnya.
Dia juga menyayangkan, seharusnya pemerintah bisa mencontoh negara maju yang sudah aware terhadap data pribadi masyarakat. "Sedangkan untuk Indonesia, saya rasa belum ada perhatian ke sana dari stakeholders," katanya.
(fbn)
