Vape Barang Ilegal di Malaysia dan Singapura, Kalau di Indonesia?
”PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pada dasarnya merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 36/2009 tentang kesehatan. PP inilah yang secara operasional menjadi payung hukum pengendalian tembakau di tanah air,” papar Tulus.
Untuk itu, Tulus mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan revisi PP 109/2012. Selain pelarangan rokok elektronik, revisi tersebut hendaknya meliputi, Pertama pembesaran peringatan kesehatan bergambar (pictorial health warning/PHW) pada bungkus rokok yang awalnya 40% menjadi 80-90%. Kedua, pelarangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok.
”Ketiga, ini penting, adalah melarang iklan rokok di internet, mengingat saat ini ada 142 juta masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses internet,” pungkasnya.*
(Feby Novalius)
