Setelah Sembako, Kini Sekolah Dikenai Pajak

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 10 Juni 2021 12:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 10 320 2422946 setelah-sembako-kini-sekolah-dikenai-pajak-4A2zWsfb0G.jpg Sekolah Bakal Dikenaik PPN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan penyesuaian pajak pertambangan nilai (PPN) pada jasa pendidikan alias sekolah. Hal ini sebagai tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pendidikan dihapus dari jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pendidikan akan dikenai pajak.

Baca Juga: Daftar Lengkap Sembako yang Bakal Kena PPN 12%

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagai berikut akan dihapus," tulis aturan, di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa yakni jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan; dan jasa pendidikan.

Baca Juga: Rencana Pajak Sembako, Stafsus Sri Mulyani: Kita Tak Membabi Buta

Saat ini, tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini