Ekonom: Jasa Pendidikan Harusnya Disubsidi, Bukan Dipajaki

Solopos.com, Jurnalis · Sabtu 12 Juni 2021 06:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 12 320 2423995 ekonom-jasa-pendidikan-harusnya-disubsidi-bukan-dipajaki-r3YhM8Isvb.jpg Pajak (Foto: Shutterstock)

JAKARTA — Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako hingga jasa pendidikan dan kesehatan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang berkurang akibat terdampak pandemi virus corona.

Ekonom menilai jasa pendidikan, jasa medis, dan bahan pangan tidak pantas dikenai PPN. Ekonom Center of Reform on Economics atau Core, Mohammad Faisal, posisi jasa pendidikan memang cukup sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.

Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani: Tidak Benar Besok Sembako Dipajaki!

"Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap masa resesi di mana penerimaan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan," ujarnya dilansir dari Solopos, Sabtu (12/6/2021).

Dia menilai pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.

Baca Juga: Bu Sri Mulyani, Ini Efek Domino Pajak Sembako dan Sekolah

Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijakan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah bisa pulih. Namun, pemulihan tersebut dia perkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat.

Meski demikian, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan pajak sejumlah sektor tidak pantas dikenakan, termasuk PPN jasa pendidikan dan sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.

Pemerintah dinilai perlu mencari pos-pos yang lebih cocok menjadi sumber penerimaan negara, misalnya sektor yang berkenaan dengan masyarkat menengah ke atas termasuk melalui pengenaan pajak penghasilan atau PPh.

"PPN pun jika dikenakan lebih kepada barang-barang yang bukan tergolong sebagai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini