Sri Mulyani Kesal Anggaran Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tak Terpakai
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi penggunaan earmarking anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) masih rendah. Adapun DAU/DBH terealisasi sebesar Rp35,1 triliun baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9% hingga semester I 2021.
“Kita lihat 8% DBH/DAU ini memang mengalami kendala cukup serius. Kita bersama Kementerian Dalam Negeri mencoba mendampingi pemerintah daerah,"kata Menkeu Sri Mulyani dilansir dari Antara, Senin (12/7/2021).
Baca Juga: Pangkas THR dan Gaji ke-13 PNS Rp12,1 Triliun, Sri Mulyani: Saya Diprotes
Sri Mulyani menjelaskan realisasi earmarking DAU/DBH untuk COVID-19 yang masih rendah ini disebabkan oleh adanya kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dia menegaskan pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan daerah dalam rangka mempercepat eksekusi seperti melalui bimtek, sosialisasi, surat, rakor, dan sebagainya.
Baca Juga: Insentif Tenaga Kesehatan di Daerah Baru Cair Rp900 Miliar dari Alokasi Rp8,1 Triliun
Sri Mulyani merinci realisasi itu meliputi anggaran penanganan COVID-19 secara umum oleh pemda seperti pengadaan obat suplemen vitamin, APD, dan makanan tambahan dengan alokasi Rp10,7 triliun terealisasi Rp1,7 triliun atau 15,5%.
Untuk anggaran dukungan operasional vaksinasi yakni pelaksanaan oleh petugas kesehatan, pengamanan lokasi dan sebagainya dengan pagu Rp6,5 triliun terealisasi Rp0,4 triliun atau 5,8%.
