KPPU Hentikan Kasus Dugaan Kartel Biaya ATM Link

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 22 Juli 2021 14:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 22 320 2444344 kppu-hentikan-kasus-dugaan-kartel-biaya-atm-link-vAwhyd6YHw.jpg ATM Link (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan proses klarifikasi laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di mana, terkait dugaan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai di jaringan ATM Link dan menyatakan untuk menghentikan proses penegakan hukum atas laporan tersebut.

Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU, Abdul Hakim Pasaribu menyebut, langkah itu mengingat tidak adanya minimal satu alat bukti yang menunjukkan adanya tindakan para terlapor telah melakukan penetapan harga dan kartel dalam pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai melalui penggunaan ATM Link.

Baca Juga: Ekspor Sektor Industri Tembus Rp1.174 Triliun, Naik 33,4%

"Selain itu pihak pelapor juga telah mencabut laporannya ke KPPU, karena para terlapor tidak melaksanakan rencana pengenaan biaya cek saldo dan dan penarikan tunai di jaringan ATM Link," ujar Abdul dalam keterangan pers, Kamis (22/7/2021).

KPPU mencatat, atas setiap laporan yang masuk akan melakukan proses klarifikasi atas laporan tersebut. Klarifikasi dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan, kebenaran identitas pelapor, kebenaran identitas terlapor, kebenaran alamat saksi.

Baca Juga: Menko Luhut Bakal Batasi Impor Barang Elektronik

Kemudian,kesesuaian dugaan pelanggaran UU 5 Tahun 1999 dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, hingga menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Meskipun penanganan laporan telah ditutup, KPPU tetap akan melakukan upaya advokasi dan pengawasan terhadap pengenaan biaya cek saldo dan penarikan tunai maupun biaya jasa lainnya oleh ATM Link.

Dia menyebut, saai komisi tengah memperluas pengawasan atas indikasi atau potensi dugaan praktik penetapan harga dan kartel kepada pengenaan biaya jasa melalui jaringan ATM antar bank lainnya.

"KPPU tetap dapat melakukan proses penegakan hukum melalui mekanisme inisiatif, apabila dikemudian hari ditemukan adanya indikasi perilaku penetapan harga dan kartel dalam biaya jasa antar bank di antara para pihak terkait," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini