Share

Fakta Menarik Sistem OSS Berbasis Risiko, Jokowi Ancam Pejabat Tak Bersih

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 15 Agustus 2021 06:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 14 320 2455522 fakta-menarik-sistem-oss-berbasis-risiko-jokowi-ancam-pejabat-tak-bersih-lJCcS1QGMb.jpg Urus Izin Usaha Jadi Lebih Mudah dengan OSS Risiko. (Foto: Okezone.com/PTSP DKI Jakarta)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran sistem online single submission (OSS) berbasis risiko. OSS merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

“Dan dengan mengucap bismillahirohmanirohim pagi hari ini ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission (OSS) berbasis risiko,” katanya.

Berikut fakta-fakta sistem OSS berbasis risiko yang dirangkum Okezone di Jakarta, Minggu (15/8/2021):

1. Reformasi Signifikan dalam Perizinan

Presiden Jokowi mengatakan, OSS berbasis risiko merupakan reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan. Di mana, layanan perizinan dilakukan secara online dan terintegrasi dengan paradigma berbasis risiko.

Baca Juga: Bahlil Sebut Urus Izin Usaha Tak Perlu Biaya dan Ketemu Menteri

“Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya. Perizinan antara UMKM dengan usaha besar tidak sama. Risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin. Risiko menengah perizinan berusaha berupa sertifikat standar. Dan risiko rendah perizinan berusaha cukup berupa pendaftaran atau nomor induk berusaha dari OSS,” ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengimbau agar para pengusaha, para investor dan pelaku UMKM memanfaatkan OSS ini. Dia mengatakan bahwa OSS merupakan layanan super mudah

“Agar meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” pungkasnya.

2. Urus Izin Usaha Cuma 5 Menit

Sistem OSS Berbasis Risiko diyakini memberikan layanan kemudahan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK).

Kemudahan sistem sudah dirasakan oleh Onice Waromi selaku pelaku UMK asal Papua. Pengusaha olahan sambal ikan tuna dengan nama produk Mace Papua ini telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Berbasis Risiko.

Baca Juga: Kini Urus Izin Usaha di Indonesia Hanya 10 Menit

"Yang melalui ponsel itu 5 menit. Cepat sekali. Sistem OSS yang sekarang sudah bagus. Setelah migrasi dari yang sebelumnya ke sistem baru ini sangat cepat sekali. Saya kan sering bantu teman-teman di Papua untuk mengurus izin NIB ini melalui sistem OSS. Sistem OSS sudah mobile dan praktis sekali," kata Onice dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/8/2021).

3. Bikin Nomor Induk Berusaha (NIB) Kurang dari 10 Menit

Dengan pelayanan izin berusaha berbasis online ini, bikin Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak sampai 10 menit.

Menurut Pengusaha yang Bergerak di Bidang pembuatan pupuk organik Yusuf Soplan, peluncuran sistem OSS berbasis risiko lebih sangat memudahkan dan merasa lebih terjamin.

"Untuk sistem OSS yang baru ini, ini lebih ditail, lalu kita merasa aman, dalam arti sistem perizinan yang dikeluarkan lebih terjamin dan memudahkan," ujar Yusuf, dalam acara peluncuran sistem OSS yang dilakukan secara daring.

Yusuf mengaku pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilakukannya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit. Hal ini yang dimaksud Yusuf perizinan yang lebih sederhana.

"Ini mempermudah kami bagi para pelaku UMKM dimana perizinan lebih sederhana, kemudian gak harus pakai calo, gak harus pakai perantara yang dimana dibebankan biaya itu sendiri, dengan demikian kita lebih mudah," tambah Yusuf.

4. Diharapkan Tidak Ada Lagi Suap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan bahwa dengan adanya OSS, jangan sampai terdengar kembali adanya kesulitan yang dihadapi oleh para pengusaha.

“Saya tidak mau lagi mendengar ada suap. Semua harus dilakukan secara terbuka, secara transparan dan memudahkan para pengusaha. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, yang mencoba-coba laporkan pada saya,” ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa reformasi layanan perizinan adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Termasuk mendorong agar lebih banyak wirausaha baru.

“Mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal. Dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini