Tito: Pemda Harus Berikan Stimulus untuk Pulihkan Ekonomi

Dita Angga R, Jurnalis · Jum'at 20 Agustus 2021 11:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 20 320 2458352 tito-pemda-harus-berikan-stimulus-untuk-pulihkan-ekonomi-ny80JUlmof.jpg Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah memberikan stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan alokasi APBD 2022. Hal ini sebagai tindaklanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna pada 9 Agustus 2021, di mana Tito pun menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri No.910/4350 SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.

"Bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, sebagai berikut: APBD TA 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah," tulis Mendagri dalam SEnya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga: Antisipasi Kondisi Darurat, Pemda Harus Siapkan Belanja Tak Terduga 10% di 2022

Lebih lanjut, Mendagri dalam SE-nya juga menginstruksikan agar Pemda menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022. Di mana dana transfer umum diperuntukkan bagi peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas. Selain itu, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19, serta mendukung sektor publik.

Baca Juga: Penyerapan APBD Rendah, Ada Apa dengan Pemda?

"Kemudian Pemda juga diminta mengalokasikan dana transfer khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik dan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah," tulis Mendagri.

Selain itu pemerintah daerah juga diminta agar meningkatkan iklim investasi di daerah. Sehingga dapat meningkatkan pajak asli daerah.

"Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain sesuai PAD yang sah," tambah Mendagri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini