Banyak Anggota DPR Tak Tempati Rumah Dinas, Orang Terkaya di Indonesia Bakal Ambil Alih
JAKARTA - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, Kementerian Keuangan berencana mengambil alih rumah dinas DPR dan MPR di Kalibata, Jakarta Selatan.
Kementerian Keuangan dipanggil Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk membahas solusi jika anggota DPR tidak menggunakan rumah dinasnya.
Baca Juga: 4 Fakta Proyek Ibu Kota Baru, Jokowi Siapkan Rumah Dinas PNS
"Jadi memang beberapa bulan lalu kami dipanggil BURT. Bukan Kemenkeu mengambil alih rumah dinas DPR tapi BURT ada enggak cara yang lebih haik dari pada anggota DPR selain disediakan rumah dinas itu masih diproses," kata Rionald, Jumat )20/8/2021).
Dia menekankan terdapat opsi di mana jika anggota DPR tidak diberikan rumah dinas maka bakal diberikan tunjangan.
"Pada dasarnya kalau kami DJKN ini kami kira-kira ada di hilir. Hulunya di Dirjen Anggaran. Ini masih proses apakah disediakan rumah dinas atau tunjangan. Ini masih di proses diskusikan. Terhadap perumahan biar enggak double akan dikembalikan dari DPR ke Kementerian Keuangan," tandasnya.
Baca Juga: Menteri dan Pejabat Eselon I Dapat Rumah di Ibu Kota Baru
Saat ini, 575 anggota DPR periode 2019-2024 diperbolehkan menempatkan rumah jabatan anggota yang ada di Kalibata dan Ulujami, namun sayangnya tidak semua anggota DPR menempati rumah dinas tersebut. Bahkan ada pula yang bukan anggota DPR menikmati fasilitas negara tersebut walaupun seizin anggota.
