Pelni Butuh Dana Subsidi Rp4 Triliun, untuk Apa?
JAKARTA - PT Pelni (Persero) membutuhkan dana subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk anggaran operasional kapal sebesar Rp4 triliun.
Anggaran ini untuk menjalankan penugasan negara di sektor transportasi laut antar pulau. Namun, nilai dana PSO yang diterima Pelni sejauh ini masih di bawah kebutuhan.
Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang Pelni Sukendra mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penugasan kepada Pelni untuk menjalankan public service obligation (PSO). Di mana, Pelni berkewajiban menjalankan rute kapal ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
Namun, penugasan tersebut tidak sebanding dengan dana subsidi untuk PSO yang diterima perseroan. Misalnya, pada 2020 lalu perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, sayangnya anggaran itu hanya disetujui di angka Rp2 triliun saja. Padahal, untuk pendanaan operasional kapal seperti bahan bakar atau maintenance saja bisa mencapai Rp3,8 triliun.
"Kebutuhan Pelni itu di angka hampir Rp4 triliun, sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, itu kebutuhan total cost Pelni keluarkan untuk maintenance, untuk bahan bakar itu Rp3,8 triliun. Dari Rp3,8 triliun itu memang kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah itu Rp2 triliun," ujar Sukendra saat ditemui di kapal KM Kelud, Minggu (5/9/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal, perusahaan secara mandiri terpaksi harus mencari anggaran PSO tambahan sebesar Rp1,8 triliun. Sayangnya, target tersebut tidak tercapai.
Sukendra mencatat, income yang diperoleh manajemen sepanjang 2020 hanya sebesar Rp700 miliar. Jumlah itu terdiri atas penjualan tiket penumpang Rp460 miliar dan kargo Rp300 miliar. Dengan begitu, perusahaan masih terbebani dana operasional senilai Rp1,1 triliun.
"Ini tentunya sangat memberatkan operasional kita dan kemarin alhamdullilah, ini ada alhamdullilahnya karena sebagian kapal kita enggak jalan. Kalau kita jalan semua kemarin ya berat," tutur dia.
