Baja Impor ke Indonesia Tak Sesuai SNI, Cek 4 Faktanya

Hafid Fuad, Jurnalis · Minggu 26 September 2021 03:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 26 320 2476876 baja-impor-ke-indonesia-tak-sesuai-sni-cek-4-faktanya-JygMp4XlRm.jpeg Impor Baja (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pelaku industri baja meminta pemerintah bertindak tegas melindungi industri baja nasional dari serbuan impor. Dampak dari membanjirnya baja impor pasti akan merugikan industri dalam negeri.

Lebih jauh lagi juga akan berujung menurunkan penerimaan negara dari sektor pajak. Apa penyebab pelaku bisnis baja berteriak? Berikut fakta-fakta yang dikumpulkan Okezone terkait kecurangan dalam praktik impor baja, Minggu (26/9/2021):

1. Baja Impor Tidak SNI

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mengungkapkan masih ada baja impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini akan berdampak pada industri dalam negeri dan penerimaan negara dari sektor pajak menurun.

Baca Juga: Lindungi Industri Baja dari Impor, KPPI Perpanjang Safeguard

"Alasan impor pasti bisa dicari dengan segala macam cara. Dan yang kita minta adalah bersaing secara adil karena yang diimpor kadang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)," ujar Silmy.

2. Trader yang Tidak Fair

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mengatakan, ada kepentingan trader dan kepentingan industri dalam industri baja dalam negeri. Namun terkadang trader menggunakan cara yang kurang tepat dalam mengimpor. Misalnya, melakukan pengalihan HS Code.

Baca Juga: Terkuak Praktek Kecurangan yang Bikin RI Dibanjiri Baja Impor

"HS Code adalah satu penanda produk untuk dikenakan bea masuk yang mana ini kadang dimainkan. Bea masuknya diganti dengan yang bea masuknya nol. Yang begini harus diberantas, bersaing secara fair adalah yang harus dijamin dalam kelangsungan usaha di Indonesia," ungkap Silmy.

3. Impor dengan Cara Baik

Menurut dia, impor pasti ada tetapi harus mengikuti cara yang baik. Impor juga harus pada produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri serta memenuhi peraturan dan standar yang ada.

4. Kenakan Bea Masuk Anti Dumping

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mengungkapkan bahwa cara curang seperti melakukan pengalihan HS Code, penanda produk untuk dikenakan bea masuk, masih dilakukan. Selain itu, negara memberikan subsidi untuk baja impor sehingga harganya bisa lebih murah. Namun, subsidi serupa justru tak diberikan kepada industri dalam negeri sehingga ia merasa ini tidak adil.

"Kalau harga yang lebih murah pasti standarnya dikurangi. Ini yang tidak boleh masuk. Apalagi sampai menipu HS Code. Ini yang lagi saya usulkan ke pemerintah dikenakan bea masuk anti dumping. Kita harus bangun produk-produk Indonesia agar bisa ekspor ke luar negeri," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini