Anggaran Kemenparekraf Dipotong, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rina Anggraeni, Jurnalis · Senin 27 September 2021 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 09 27 320 2477458 anggaran-kemenparekraf-dipotong-ini-penjelasan-sri-mulyani-gnIm85qr4c.jpg Menkeu Sri Mulyani (Foto: YouTube Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan beberapa anggaran Kementerian dan Lembaga dipotong dalam menghadapi pandemi Covid-19. Termasuk pagu anggaran Kemenparekraf tahun 2021 telah mengalami realokasi dan refocusing sebanyak empat kali.

Sehingga, pagu anggaran yang awalnya berjumlah Rp4.907.148.382.000 direalokasi hingga tersisa Rp2.880.366.582.000 atau 58,7% dari total pagu awal.

Menurutnya, pemotongan anggaran ini bukan keinginannnya. Namun, pemotongan anggaran ini dialihkan untuk menangani pandemi Covid-19 pada sektor pelaku pariwisata yang terkena dampak.

Baca Juga: 4 Fakta Evergrande Gagal Bayar Utang Rp4.000 Triliun yang Bikin Sri Mulyani Was-Was

"Anggaran kemenperakraf dipotong Bukan karena saya bukan ingin mengurangi anggaran. Anggarannya digunakan untuk menangani sektor pariwisata terpukul berat yaitu karena pandemi covid. Pandemi harus ditangani biar pariwisata pulih," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (27/9/2021).

Menurutnya, kondisi turunnya pariwisata berbeda dan terpukulnya Pariwisata karena covid-19. Pariwisata terpukul. Hal ini juga terjadi di seluruh dunia dengan kasus Covid-19 yang tinggi.

Baca Juga: Sri Mulyani Kantongi Penerimaan Pajak Rp743,3 Triliun, Tumbuh 9,5%

"Ini seluruh dunia mengalami dampak sama kayak Indonesia saya berharap teman-teman pariwisata melihat persepktif policy yang mana mnghadapi dsmpak luar biasa membuat suatu persepketif dan pemikiran baru dari sisi pariwisata," katanya.

Dia menyebutkan memasuki tahun kedua Covid-19 dihadapi adanya varian delta dari Covid-19. Sehingga, pemerintah melakukan gas dan rem dalam menekan jumlah terinfeksi Covid-19.

"Selama pandmei tidak diatas tidak bisa kegiatan berjalan normal seperti pendidikan, social, ekonomi dan pariwsiata. Ini kondisi perlu wajib diatas sebelum kita menormalisir kegiatan lagi," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini