5 Fakta Warga DKI Akan Dilarang Pakai Air Tanah Cegah Jakarta Tenggelam

Ahmad Hudayanto, Jurnalis · Selasa 05 Oktober 2021 19:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 05 320 2481578 5-fakta-warga-dki-akan-dilarang-pakai-air-tanah-cegah-jakarta-tenggelam-JiRL0qq7wC.jpg Warga Jakarta hingga Bekasi Bakal Dilarang Pakai Air Tanah (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut bahwa akan ada rencana pemberhentian penggunaan air tanah di Jabodetabek seperti DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang.

Pernyataan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah yang sudah terjadi khususnya di Jakarta. Berikut lima fakta mengenai rencana pelarangan warga untuk memakai air tanah yang telah dirangkum Okezone, Selasa (5/10/2021):

1. Pengganti Air Tanah

Rencana pelarangan penggunaan air tanah untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta yang saat ini sudah terjadi. Sebagai gantinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang akan menyediakan air minum yang berasal dari air baku yang bersumber dari Kawasan Jatiluhur.

Baca Juga: Cegah Penurunan Permukaan Tanah di Jakarta, PUPR Kebut 2 Proyek SPAM

Di mana, inisiasi sumber air akan diambil dari Bendungan Jatiluhur untuk SPAM regional Jatiluhur 1 dan Bendungan Karian untuk SPAM Karian Serpong.

2. Rencana Operasi Tahun 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan operasional dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yakni Jatiluhur 1 dan Karian Serpong, pada 2024 mendatang.

3. Memerlukan Dana yang Besar

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, pemerintah harus menggelontorkan dana yang tidak sedikit dan upaya itu harus direalisasikan.

Baca Juga: Jakarta Terancam Tenggelam, Warga DKI hingga Bekasi Bakal Dilarang Pakai Air Tanah

"Biaya besar untuk itu, biayanya cukup banyak dan itu ada beberapa dilakukan oleh PKBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), bukan Kementerian PUPR saja, bersama-sama DKI, Bekasi, Karawang, dan juga ada Kementerian Keuangan," katanya.

4. Penurunan Tanah di Jakarta Terjadi Selama 50 Tahun

Di mana, BPPT melalui Tim Indonesian Network for Disaster Information (INDI 4.0) menemukan bahwa DKI Jakarta dengan segala jenis kegiatan dan pemukiman penduduk, mengalami permasalahan penurunan muka tanah.

Direktur Pusat Teknologi Reduksi dan Resiko Bencana (PTRRB) BPPT M Ilyas menyebut, hasil kajian teknis menunjukkan bahwa perkembangan Kota Jakarta selama 50 tahun terakhir, yang diiringi oleh peningkatan aktivitas lainnya, telah menyebabkan penurunan muka tanah.

5. Diperlukan Harvesting

Tak hanya itu, Kementerian PUPR pun mencatat perlunya dilakukan harvesting atau penampungan air hujan setiap bangunan melalui kavling untuk menyediakan stok air.

"Harvesting itu artinya masing-masing bangunan itu harus menyimpan air di dalam kavling-kavlingnya, ini untuk menyediakan air di dalam," tutur dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini