Pengumuman! RI Tawarkan 11 Aset Negara, Ada 2 Kilang
JAKARTA - Aset negara dapat dimanfaatkan melalui skema yang lebih bervariasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara.
"Kalau dulu pemanfaatan aset itu kita pahami secara sederhana bagaimana aset disewakan kepada mitra. Dengan penerbitan PMK ini, skema pemanfaatan menjadi lebih variatif, terbuka kesempatan bagi calon investor untuk menggali kesempatan-kesempatan atau kemungkinan-kemungkinan bisa saling bersinergi dan berkolaborasi untuk pemanfaatan aset, salah satunya dengan skema Kerja Sama Pendayagunaan (KSPD)," terang Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi, Jumat (8/10/2021).
Baca Juga: Gandeng KPK dan BPN, PLN Amankan Aset Negara Rp2 Triliun
Ia menerangkan kembali bahwa LMAN selaku operator Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta untuk mengelola aset negara.
LMAN pun dapat melakukan kajian terkait pengembangan dan pemanfaatan aset negara yang mencakup analisis keuangan, studi kelayakan, analisis pemanfaatan terbaik, dan proyeksi nilai kembali investasi serta keuntungan.
Baca Juga: Lapas Tangerang Terbakar Belum Diasuransikan, Negara Rugi Rp1,5 Miliar
Menurut Basuki, aset negara baik yang masih berada di bawah pengelolaan LMAN maupun dimiliki oleh BUMN atau kementerian mitra LMAN, dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik oleh BUMN maupun badan usaha swasta, tidak hanya dengan cara menyewa.
"Bahkan ada kerja sama manajemen, artinya terhadap aset-aset yang ada, Bapak dan Ibu yang punya kapasitas dan kemampuan SDM (sumber daya manusia) yang sudah terlatih dan berpengalaman, bisa saling kerja sama mengoptimalisasi aset dimaksud," terangnya.
