Sederet Tugas Berat Luhut Jadi Bos Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
JAKARTA - Tugas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Melansir keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (11/10/2021), tugas yang diemban Komite berupa menyepakati dan menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan bila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) dalam proses konstruksi KCJB.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Pimpin Komite Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Tugas itu meliputi, perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan hingga penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh perusahaan patungan.
Perusahaan patungan yang dimaksud berupa konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari 4 perusahaan pelat merah. Diantaranya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, atau Wika, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
Dalam kepemilikan saham, Wika menguasai 38 persen saham, PTPN VIII dan KAI menguasai masing-masing 25 persen saham dan Jasa Marga menguasai 12 persen saham. Konsorsium BUMN Indonesia nantinya akan memegang 60 persen saham dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sementara sisanya 40 persen saham dikuasai oleh China Railway International Co. Ltd.
Tercatat cost overrun atau pembengkakan biaya KCJB mencapai USD3,8 miliar- USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp69 triliun. Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan.
Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar.
