Erick Thohir Ungkap Bengkaknya Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 11 Oktober 2021 12:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 11 320 2484407 erick-thohir-ungkap-bengkaknya-biaya-kereta-cepat-jakarta-bandung-HOMQ9wRhmZ.jpg Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/Michelle)

JAKARTA - Kementerian BUMN membeberkan kendala utama terhambat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Adapun progres saat ini mencapai 80% dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada 2023. Progres tersebut melambat sejak dibangun pada 2016.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, proyek kereta cepat terhambat karena pembebasan lahan dan perubahan desain konstruksi. Padahal pemerintah sebelumnya memastikan proses pembebasan lahan untuk KCJB rampung pada Januari 2020.

Target itu setelah Menteri BUMN Erick Thohir membentuk satuan tugas (Satgas) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pengerjaan proyek strategi nasional di sektor konstruksi tersebut.

Baca Juga: Sejak Awal Menko Luhut Tangani Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"KCIC ini memang saat ini kelebihan karena kondisi corona kemarin yaitu masalah lahan (pembebasan lahan) dan masalah perubahan desain karena kondisi geografis dan kondisi geologis itu," ujar Arya kepada wartawan, Senin (11/10/2021).

Di lain sisi, perubahan desain dan pembebasan lahan berdampak pada estimasi anggaran proyek. Terjadinya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga mencapai USD4,9 miliar atau setara Rp69 triliun.

Padahal, capital expenditure (capex) awal KCJB berada di angka USD6,07 miliar. Jumlah itu terdiri dari EPC USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.

"Pasti ada perubahan-perubahan desain dan ini membuat pembengkakan biaya. Selain itu harga tanah juga seiring waktu mengalami perubahan, dan ini wajar terjadi pada semua. Kedua hal ini membuat anggaran kereta cepat mengalami kenaikan," kata Arya.

Baca Juga: Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menko Luhut: Jangan Sampai Rugikan Warga

Dari kajian, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai konsorsium proyek KCJB, pembebasan lahan menjadi permasalahan pelik. Sebab, jalur kereta yang dibangun tercatat luas dan melewati kawasan komersial atau industri.

Akibatnya, konsorsium harus mengeluarkan anggaran yang mahal untuk menggeser kawasan-kawasan tersebut.

Kemudian financing cost. Perkara ini terjadi karena adanya keterlambatan pengerjaan proyek dan menyebabkan membengkaknya Interest During Construction (IDC) atau talangan bunga atas proyek yang dikerjakan.

Dari total anggaran EPC, pembebasan lahan, financing cost, biaya pre op dan lainnya kemudian menghasilkan kenaikan anggaran yang signifikan. PSBI mengestimasi Capital Output Ratio mencapai USD1,9 miliar.

Sebagai alternatif percepatan pembangunan mega proyek tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialokasikan ke dalam pembangunan KCJB. Keputusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Arya menila, beleid tersebut menjadi langkah intervensi pemerintah untuk mempercepat proses konstruksi proyek. "Di mana-mana semua negara, pemerintah memang ikut campur dalam pendanaan kereta cepat di hampir semua negara begitu. Hanya karena masalah Covid-19 yang membuat semua ini menjadi terhambat," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini