Wah Kacau! Utang Negara Miskin Tembus Rp12.298 Triliun akibat Pandemi Covid-19

Antara, Jurnalis · Selasa 12 Oktober 2021 10:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 12 320 2484921 wah-kacau-utang-negara-miskin-tembus-rp12-298-triliun-akibat-pandemi-covid-19-sLgXqD9VNP.jpg Pertumbuhan Ekonomi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Bank Dunia memperingatkan kenaikan signifikan 12% dalam beban utang negara-negara berpenghasilan rendah di dunia ke rekor USD860 miliar atau Rp12.298 triliun sekitar pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan menyerukan upaya mendesak untuk mengurangi tingkat utang tersebut.

Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan kepada wartawan bahwa laporan Statistik Utang Internasional 2022 bank menunjukkan peningkatan dramatis dalam kerentanan utang yang dihadapi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah; ia juga mendesak upaya-upaya komprehensif untuk membantu negara-negara mencapai tingkat utang yang lebih berkelanjutan.

"Kami membutuhkan pendekatan komprehensif untuk masalah utang, termasuk pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat dan transparansi yang lebih baik," kata Malpass dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan terbaru tersebut, Selasa (12/10/2021).

Baca Juga: Top! Bank Dunia Apresiasi Kecepatan Vaksinasi di Indonesia 

Dia mengatakan setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau berisiko tinggi. Malpass mengatakan tingkat utang yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu negara-negara mencapai pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Laporan itu mengatakan stok utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah digabungkan naik 5,3 persen pada 2020 menjadi 8,7 triliun dolar AS, mempengaruhi negara-negara di semua kawasan.

Dikatakan kenaikan utang luar negeri melampaui pendapatan nasional bruto (GNI-Gross National Income) dan pertumbuhan ekspor, dengan rasio utang luar negeri terhadap GNI, tidak termasuk China, naik lima poin persentase menjadi 42 persen pada tahun 2020, sementara rasio utang terhadap ekspor mereka melonjak menjadi 154 persen pada 2020 dari 126 persen pada 2019.

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Ekonomi RI Tumbuh 3,7% Tahun Ini

Malpass mengatakan upaya restrukturisasi utang sangat dibutuhkan mengingat berakhirnya Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) Kelompok 20 ekonomi utama pada akhir tahun ini, yang telah menawarkan penangguhan sementara pembayaran utang.

Kreditur resmi G20 dan Klub Paris meluncurkan Kerangka Kerja Umum untuk Perlakuan Utang tahun lalu guna merestrukturisasi situasi utang yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan pembiayaan yang berkepanjangan di negara-negara yang memenuhi syarat DSSI, tetapi hanya tiga negara - Ethiopia, Chad dan Zambia - yang telah menerapkan sejauh ini.

Malpass mengatakan pembekuan pembayaran utang lebih lanjut dapat dimasukkan sebagai bagian dari restrukturisasi utang Kerangka Kerja Umum, tetapi lebih banyak pekerjaan juga diperlukan untuk meningkatkan partisipasi kreditur sektor swasta, yang sejauh ini enggan untuk terlibat.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa arus masuk bersih dari kreditur multilateral ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah naik menjadi 117 miliar dolar AS pada tahun 2020, level tertinggi dalam satu dekade.

Pinjaman bersih ke negara-negara berpenghasilan rendah naik 25 persen menjadi 71 miliar dolar AS, juga tingkat tertinggi dalam satu dekade, dengan IMF dan kreditur multilateral lainnya menyediakan 42 miliar dolar AS dan kreditur bilateral 10 miliar dolar AS, katanya.

Carmen Reinhart, kepala ekonom Bank Dunia, mengatakan tantangan yang dihadapi negara-negara berutang tinggi bisa menjadi lebih buruk karena suku bunga naik.

Bank Dunia mengatakan pihaknya memperluas laporan 2022 untuk meningkatkan transparansi tentang tingkat utang global dengan menyediakan data utang luar negeri yang lebih rinci dan terpilah.

Data sekarang termasuk rincian stok utang luar negeri negara peminjam untuk menunjukkan jumlah utang kepada masing-masing kreditur resmi dan swasta, komposisi mata uang utang ini, dan persyaratan pinjaman yang diperpanjang.

Untuk negara-negara yang memenuhi syarat DSSI, data juga menunjukkan layanan utang yang ditangguhkan pada tahun 2020 oleh masing-masing kreditur bilateral dan proyeksi pembayaran layanan utang bulanan yang terutang kepada mereka hingga tahun 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini