Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp69 Triliun, Erick Thohir Tunggu Audit BPKP

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 14 Oktober 2021 21:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 14 320 2486521 biaya-kereta-cepat-jakarta-bandung-bengkak-rp69-triliun-erick-thohir-tunggu-audit-bpkp-K92WWFidUO.jpg Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian BUMN mengungkapkan belum ada angka pasti soal seberapa besar pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun tengah mengaudit atas perkara cost overrun tersebut.

Manajemen PT Kereta Api (Persero) sebagai konsorsium BUMN atau anggota PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dalam struktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), memperkirakan pembengkakan anggaran mencapai USD3,8 miliar-USD4,9 miliar atau setara Rp54 triliun- Rp69 triliun.

Baca Juga: Modal Kereta Cepat Jakarta-Bandung Balik 40 Tahun, Mirip-Mirip MRT

"Ini perlu saya sampaikan bahwa memang kita masih menghitung. Tunggu dulu nih. Cost overrun itu muncul berapa angka yang sebenarnya. Setelah diaudit oleh BPKP baru kita bisa tahu angka yang sebenarnya," ujar Arya kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).

Perkiraan tersebut diutarakan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya. Menurutnya, dari hitungan awal PSBI, anggaran awal KCJB mencapai USD6,07 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar USD4,8 miliar dan USD1,3 miliar untuk non-EPC.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Begini Reaksi KCIC

Meski begitu, sejak November 2020 lalu manajemen melakukan kajian dengan bantuan konsultan keuangan, perhitungannya justru melebar hingga di angka USD8,6 miliar.

Manajemen KAI mencatat, perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan. Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia atau PSBI bahwa anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high. Low mencapai USD9,9 miliar dan high USD11 miliar. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut adalah sekitar USD3,8-4,9 miliar.

Arya juga Arya memastikan, audit BPKP akan diselesaikan pada Desember 2021. Hasil penelusuran lembaga auditor internal negara pun menjadi penentu berapa besar dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan mega-proyek di sektor transportasi tersebut.

Sebab, pemerintah telah menyetujui penyelesaian proyek KCJB akan menggunakan anggaran APBN. Putusan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Beleid tersebut merevisi sejumlah ketentuan, termasuk pembiayaan pembangunan KCJB yang sebelumnya tidak diperbolehkan menggunakan APBN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini