Tak Lagi Mayoritas, Kementerian BUMN Minta Restu DPR Jual Saham Garuda ke Swasta
JAKARTA - Kementerian BUMN membidik pengurangan saham pemerintah (dilusi) di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pengurangan persentase saham negara itu untuk menyelamatkan utang emiten penerbangan pelat merah yang mencapai USD9,8 miliar atau setara Rp 39 triliun.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas pun meminta dukungan Komisi VI DPR, bila opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
"Kami mohon dukungan pendapat Bapak, Ibu sekalian, apabila ada pemegang saham baru apakah kita diperbolehkan untuk melakukan dilusi daripada kepemilikan pemerintah," ujar Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo saat rapat kerja, Selasa (9/11/2021).
Baca Juga: Utang Rp139 Triliun, Garuda Indonesia Dinyatakan Bangkrut!
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%.
Tiko mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas "Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu sekalian," katanya.
Baca Juga: Ternyata Garuda Indonesia Hanya Punya 6 Pesawat Milik Sendiri, Sisanya Sewa
Di lain sisi, penyelamatan utang Garuda Indonesia pun ditempuh melalui restrukturisasi dalam skema Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam restrukturisasi itu, lanjut dia, Garuda setidaknya membutuhkan pendanaan pemerintah sebesar USD 527 juta atau setara Rp 7,5 triliun.
Ini bisa terdiri dari pendanaan interim senilai USD 90 juta dalam bentuk senior secured loan, serta pendanaan tambahan sebesar USD 437 juta sebagai bentuk kebutuhan dana setelah proses restrukturisasi selesai.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
