Presidensi G20 di Indonesia, Intip Persiapan dari Kemenkeu

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 10 November 2021 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 10 320 2499695 presidensi-g20-di-indonesia-intip-persiapan-dari-kemenkeu-vcWxNNkoTJ.jpg Kemenkeu (Foto: Okezone)

JAKARTA – Indonesia akan menggelar Presidensi forum G20 di tahun 2022. Dengan tongkat estafet yang telah diberikan oleh Italia saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akhir Oktober lalu.

Indonesia siap untuk mengemban keketuaannya atas 20 negara ekonomi besar dunia untuk bersama mencapai pemulihan global yang merata dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari persiapan Presidensi G20, Indonesia akan mengadakan Konferensi Internasional “Pemulihan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan” pada tanggal 11 November 2021.

“Konferensi ini adalah bagian dari upaya Presidensi Indonesia mendalami kebijakan dalam rangka mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dan mengaktifkan lingkungan dan kemitraan sebagai pilar strategis 2022”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Forum G20 merupakan forum strategis untuk membahas penyelesaian berbagai tantangan ekonomi, keuangan, dan pembangunan global. Oleh karena itu, setiap isu yang terkait tantangan tersebut perlu masuk dalam agenda pembahasan G20.

Baca Juga: Maknai Hari Pahlawan, Sri Mulyani: Sekarang Kita Berjuang Merawat Persatuan Bangsa Melawan Hoax!

Pada Presidensi G20 tahun 2022, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang merupakan focal point G20 untuk jalur keuangan (finance track) akan memastikan agar fokus isu yang diangkat oleh Indonesia dapat mendorong pemulihan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan di tengah tantangan global saat ini terutama pandemi.

Dalam mengatasi tantangan global yang kompleks, Pemerintah Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada konferensi internasional ini, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan akan mengundang para pemangku kepentingan mulai mitra pembangunan (organisasi internasional), perwakilan masyarakat sipil, lembaga penelitian atau universitas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk bersama mengembangkan dan mempertajam gagasan nyata dalam menentukan agenda Presidensi Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Diminta Cairkan Rp7,5 Triliun untuk Garuda Indonesia, Kasih Enggak Nih?

“Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berkelanjutan. Serangkaian kegiatan diskusi publik seperti diskusi kelompok terfokus (FGD), webinar, konsultasi dan call for papers, telah kami lakukan untuk memperoleh masukan terbaik dari berbagai stakeholders. Kami akan terus memastikan dialog publik ini efektif sebagai input pemerintah untuk mendorong kepentingan Indonesia dan global dalam Presidensi tahun 2022 nanti,” kata Febrio.

Dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, jalur keuangan G20 di tahun 2022 akan diarahkan kepada ambisi dan aksi global untuk pulih bersama dan berinvestasi untuk masa depan yang lebih kuat.

Terkait hal tersebut, konferensi internasional ini akan fokus kepada tiga tantangan utama. Pertama, transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas. Pandemi menyadarkan kita semua bahwa infrastruktur digital sangat penting dalam ketahanan ekonomi global dan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan global di masa depan.

Infrastruktur digital dinilai akan memiliki kontribusi strategis sebagai penggerak dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan mengatasi ketimpangan global akibat kesenjangan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mendorong investasi, meningkatkan sumber daya pembiayaan, dan menyepakati prinsip-prinsip regulasi infrastruktur digital.

Kedua, peningkatan kualitas SDM pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah menyebabkan gangguan ekonomi global yang mendalam, baik di sisi produksi dan konsumsi yang terlihat dari penurunan produktivitas perusahaan (dunia usaha) dan permintaan barang dan jasa masyarakat serta peningkatan kebutuhan perlindungan sosial.

Tentu gangguan ini berdampak pada tingkat pengangguran yang tinggi dan rendahnya investasi serta produktivitas. Jika tidak ditangani dengan benar dan tepat waktu, maka dampak tersebut akan meninggalkan bekas luka jangka panjang dan menghambat jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tangguh di masa depan.

Ketiga, keuangan berkelanjutan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang inklusif. Pemerintah Indonesia dan negara lain di dunia melihat bahwa pertumbuhan ke depan tidak hanya harus tangguh, namun juga harus berkelanjutan.

Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan sektor keuangan harus dapat memainkan peran penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Upaya untuk mencapai transisi yang lebih hijau dapat dilakukan melalui mobilisasi pembiayaan berkelanjutan.

Sebagian besar negara telah mengeluarkan stimulus fiskal untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial serta menghidupkan kembali perekonomian. Namun, untuk mencegah krisis di masa depan, stimulus fiskal juga harus diarahkan untuk mendukung ekonomi yang lebih hijau.

Konferensi ini akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Selain itu, narasumber ahli yang akan hadir dalam konferensi ini antara lain Edi Prio Pambudi (Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian); Riatu Mariatul Qibthiyyah (Direktur, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial, Universitas Indonesia); dan Satu Kahkonen (Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste).

Konferensi akan dibagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi High-Level Panel on Resilient and Sustainable Economic Recovery dan Discussion Panel on Selected Papers dari pemenang kompetisi “Call for Papers Road to Indonesia G20 Presidency 2022” yang telah diadakan oleh Badan Kebijakan Fiskal pada beberapa waktu lalu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini