Share

NIK KTP Jadi NPWP, Enggak Bisa Lagi Ngaku Miskin demi Bansos

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 11 November 2021 14:53 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 11 320 2500248 nik-ktp-jadi-npwp-enggak-bisa-lagi-ngaku-miskin-demi-bansos-EslAjPMJ73.jpg NIK Jadi NPWP, Tidak Ada Lagi Masyarakat Ngaku Miskin demi Bansos. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan pentingnya membayar pajak. Menurutnya, dengan membayar pajak, masyarakat turut membangun peradaban.

"Dengan membayar pajak, saya ikut menyekolahkan tetangga saya yang miskin. Dengan membayar pajak, saya membantu orang yang tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan. Ada jalan bagus, bandara bagus, dan sebagainya. Itu dari pajak," ujar Yustinus dalam Tax Gathering 2021 yang digelar KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua di Jakarta, Kamis(11/11/2021).

Baca Juga: Indonesia Jadi Negara Penggerak Terapkan Pajak Karbon

Dia mengatakan, kepatuhan pajak hanya akan tinggi kalau semua transparan, dibuka, tidak boleh ada yang tersembunyi.

"Tidak boleh ada dusta lagi di antara kita. Setelah transparan, yang transparan diberi penghargaan, diberi keadilan. Wajib pajak baik dilayani dengan lebih baik, yang belum baik tetapi ingin baik dibimbing, dituntun dan diajari supaya paham," terangnya.

Baca Juga: 4 Fakta UU HPP, Dapat Fasilitas Mobil dari Kantor Kena Pajak

Bagi wajib pajak yang bandel, maunya tidak bayar, akan dihukum. Itu tiga prinsip era baru perpajakan, yaitu transparan, adil, dan sederhana. Maka dari itu, dalam UU HPP, NIK akan menjadi NPWP sebagai common identifier.

"Jadi masyarakat tidak perlu bingung menghafal NPWP, nomor rekening pelanggan Telkom, PLN, ada 35 instansi yang meminta nomor khusus untuk identitas diluar NIK. Dengan pakai NIK, semuanya gampang, tidak ada lagi mencuri subsidi, ngakunya miskin, ternyata wajib pajak di KTP Sawah Besar Dua ternyata, dan kok dikasih bansos, itu engga boleh," tegas Yustinus.

Dengan adanya kebijakan ini, integrasi data menjadi dimungkinkan. Dia juga mengingatkan agar berhati-hati mengunggah foto di sosial media di tengah era medsos ini.

"Ada cerita, teman saya disurati oleh kantor pajak. Kenapa? Dia dikira punya Ferrari, karena saat liburan, dia numpang foto di depan mobil Ferrari. Diunggah di Facebook, dan dia berteman dengan orang pajak, kemudian mendapatkan surat karena Ferrarinya belum dilaporkan. Ini yang kemudian jadi harus diklarifikasi," tukasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini