Share

OJK Bakal Bentuk Lembaga Pengawas Pinjol

Michelle Natalia, Sindonews · Rabu 17 November 2021 19:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 17 320 2503419 ojk-bakal-bentuk-lembaga-pengawas-pinjol-CIp4LHq0Fe.jpg OJK siapkan aturan soal pinjol (Foto: Okezone)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menyusun regulasi baru soal pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending. Salah satu yang termasuk adalah mengatur pembentukan lembaga pengawas pinjol.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B OJK Bambang Budiawan menyebut secara umum akan ada enam poin yang bakal diperbarui, mengingat regulasinya sedang digodok saat ini.

Baca Juga: Terancam 20 Tahun Penjara, WN China Otak Pinjol Ilegal Ditahan 20 Hari

"Pertama, soal kelembagaan, khususnya pada penyetoran permodalan dan ekuitas bakal dikenakan lock-up periode minimal 3 tahun," ungkap Bambang dalam media briefing virtual di Jakarta, Rabu(17/11/2021).

Tujuannya, untuk memastikan platform memiliki ketahanan keuangan yang memadai. Selain itu, nantinya bakal diatur soal kualitas SDM yang mesti dimiliki pihak penyelenggara.

"Kedua, soal tata kelola dan manajemen risiko, dalam aturan baru bakal diatur soal peningkatan good corporate governance (GCG), pembentukan unit audit internal, penguasaan sistem elektronik, dan penerapan manajemen risiko," tambah Bambang.

Baca Juga: Bareskrim Tangkap Pelaku Pinjol yang Sebabkan Seorang Ibu Bunuh Diri

Ketiga, terkait kualitas pendanaan, Bambang belum menjelaskan secara konkret akan seperti apa peningkatan kualitas pendanaan aturan baru, namun dia menyebut nantinya OJK akan menaikkan credit scoring, AI, dan big data.

"Keempat, efektivitas pengawasan akan ditingkatkan, saat ini pengawasan perusahaan asosiasi pinjol legal hanya dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), nantinya ke depan bakal ada lembaga pengawasan dari OJK yang disebut sup-tech," jelasnya.

Kelima, perihal kontribusi industri dan ekosistem, OJK akan mendorong kerja sama ekosistem dan melarang kerja sama dengan institusi ilegal, serta mendorong bunga P2P yang wajar.

"Keenam, meningkatkan transparansi ke pengguna jasa. Hal ini mencakup soal risiko, bunga, pengurus, kualitas pinjaman, laporan keuangan, hingga pengaduan," tambahnya.

Kendati demikian, hingga saat ini Bambang masih belum dapat memastikan kapan aturan bakal rampung dan menggantikan POJK 77/2016. "Soal kapan kami ingin pastikan setelah moratorium berakhir," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini