Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak untuk Pergi ke Mars

Erlinda Septiawati, Jurnalis · Sabtu 20 November 2021 19:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 20 320 2504905 sri-mulyani-sebut-bayar-pajak-untuk-pergi-ke-mars-wFD4ROqWrC.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tidak ada negara berdaulat tanpa adanya pajak. Begitu pun dengan Indonesia yang dibangun atas dasar konstitusi.

“Tidak ada suatu negara berdaulat tanpa mengumpulkan pajak. Negara Indonesia didirikan dengan dasar konstitusi yang menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang,” tulis Sri Mulyani, dikutip dari laman Instagramnya @smindrawati, Jakarta, Sabtu (20/11/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Kenakan Pajak Karbon, Begini Mekanismenya

Sri Mulyani mengatakan seluruh negara di dunia pasti memungut pajak yang digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Selain itu, berfungsi untuk pemerintahan serta berbagai fungsi yang diterbitkan mulai dari pelayanan hingga misi pengiriman ke Mars.

“Fungsi pemerintahan dan fungsi-fungsi pelayanan publik, keamanan dan menjaga ketertiban, pendidikan, kesehatan, hingga membangun infrastruktur atau bahkan mengirim misi ke bulan atau planet Mars,” katanya.

Dia mengakui pembahasan tentang pajak bagian dari isu sensitif. Sebab, menyangkut beberapa aspek penting yang melibatkan banyak orang.

“Pajak selalu menjadi isu sensitif, karena menyangkut kewajiban dan beban masyarakat, keadilan, akuntabilitas dan tanggung jawab publik dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Tak Semua Fasilitas Kantor Dikenai Pajak

Untuk ketentuan pajak diatur dalam undang-undang yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan konsultasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Belum lama ini, Pemerintah dan DPR mengesahkan reformasi perpajakan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

“Pemerintah bersama DPR baru-baru ini menyetujui sebuah reformasi Perpajakan dituangkan dalam UU 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berasaskan: keadilan, efisiensi, kesederhanaan, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional,” jelasnya.

Kemudian, Sri Mulyani menegaskan undang-undang ini, mengubah UU KUP, UU PPH, UU PPN, UU Cukai. memasukkan pajak karbon dan pengungkapan sukarela.

Dijabarkan pula, Kementerian Keuangan bersama DPR Komisi 11 akan melakukan sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan isi undang-undang tersebut. Sekaligus ikut membantu pemulihan ekonomi Bali.

“Untuk menjelaskan isi UU 7-2021 yang cakupannya luas, Kementrian Keuangan bersama DPR Komisi 11 melakukan sosialisasi dan edukasi. Bekerja sama dengan Kadin dan Apindo mengundang para pengusaha dan pemangku kepentingan. Sosialisasi awal dimulai di Bali (19/11/2021) sekaligus ikut memulihkan ekonomi Bali yang terpukul akibat Covid-19,” paparnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini