Kemenparekraf Beri Bantuan Rp1,8 Juta demi Bangkitkan Industri Pariwisata

Mohamad Yan Yusuf, Jurnalis · Selasa 23 November 2021 13:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 23 320 2506111 kemenparekraf-beri-bantuan-rp1-8-juta-demi-bangkitkan-industri-pariwisata-MOvdNseip1.jpeg Kemenparekraf berikan bantuan bagi pelaku industri pariwisata (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memberikan bantuan untuk pelaku industri Pariwisata di masa pandemi Covid-19. Bantuan sebesar Rp1,8 juta akan diberikan kepada per pelaku usaha.

Bantuan tersebut merupakan program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Pariwisata (BPUP). Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Hutomo menyebut sedikitnya ada enam jenis usaha yang nantinya akan dibantu.

Baca Juga: Gelar Sentra Vaksinasi Covid-19 di Toraja Utara, Sandiaga Uno Dorong Destinasi Wisata Bangkit

“Mereka yaitu spa, agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, home stay, dan jasa akomodasi lainnya,” kata Fadjar dalam wawancara di iNews Siang, Selasa (23/11/2021).

Deputi Kemenparekraf

Fadjar mengatakan bantuan itu nantinya akan tersebar di 38 Kabupaten Kota yang tersebar 11 Provinsi di Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp600.000 per bulan dan diberikan langsung untuk tiga bulan. Artinya nilai bantuan per usahanya mencapai Rp1,8 juta.

Baca Juga: Kunjungi Negeri di Atas Awan, Sandiaga Uno: Pembenahan Wisata Toraja Bangkitkan Ekonomi Warga

“Bantuan ini bisa digunakan untuk keberlangsungan usaha mendukung operasional usaha, seperti telepon, internet, kesehatan, kebutuhan fasilitas, dapur, rapid antigen, konsumsi perjalanan wisata, alat tulis kantor, dan lain sebagainya,” katanya.

Oleh karena itu Fadjar mengajak ke para pelaku usaha memanfaatkan bantuan ini dengan melakukan pendaftaran melalui situs BPUP Kemenparekraf yakni bpup.kemenparekraf.go.id sembari melampirkan beberapa persyaratan. 

Berikut syarat dan dokumen yang harus disiapkan bagi pelaku usaha pariwisata untuk dapat berpartisipasi dalam program BPUP 2021:

1. NIB (bisa dicek di laman pendaftaran).

2. KTP penanggung jawab usaha (pemilik perusahaan).

3. NPWP atas nama badan usaha.

4. SPT tahunan (satu tahun terakhir).

5. Surat permohonan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata (format surat bisa ditemukan di laman BPUP).

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) keabsahan data yang disampaikan dan ditandatangani dengan materai Rp10.000.

7. Akta Pendirian.

8. Anggaran Dasar serta perubahan terakhir (AD/ART).

9. Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening.

Sementara agar bantuan nantinya tepat sasaran, sejumlah aturan telah disiapkan termasuk meminta dukungan pemerintah daerah untuk mengawasi dan memverifikasi beberapa unit travel yang mendaftar.

“Kita dibantu tim BPKP, Jamdatun, Kapolri, meyakinkan bahwa program ini tepat sasaran,” imbuh Fadjar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini