Share

Penjual Online Ditagih Pajak Rp35 Juta Gegara Tak Punya NPWP, Bagaimana Cara Buatnya?

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 28 November 2021 17:16 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 28 320 2508551 penjual-online-ditagih-pajak-rp35-juta-gegara-tak-punya-npwp-bagaimana-cara-buatnya-Rs3lySKFBG.jpg NPWP (Foto: Okezone)

JAKARTA - Viral curhatan penjual di salah satu e-commerce ternama. Diketahui, penjual tersebut tiba-tiba ditagih pajak hingga Rp35 juta.

Adapun curhatan itu diunggah di Twitter oleh akun @txtdarionlshop. Sampai saat ini, postingan tersebut sudah dicuit ulang 3.137 kali, disukai lebih dari 10.200 orang, dan dikomentari 711 kali.

"Yang udah berjualan dan baru dagang onlen, ingat kalo ada pajak. Ternyata selama ini data transaksi seller sopi diterima oleh kantor pajak, gatau kalo mp (marketplace) lain, kayaknya sih iya juga. Doi belum punya NPWP, 2 tahun ga bayar pajak kena Rp35 juta," tulis akun @txtdarionlshop dikutip.

Baca Juga: Viral Pedagang Online Tak Punya NPWP Ditagih Pajak Rp35 Juta

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menanggapi postingan tersebut. Melalui akun Twitter resminya @DitjenPajakRI, DJP menyebutkan bahwa pendaftaran NPWP bagi penjual di toko online dapat dilakukan secara online.

“Bagi pelaku UMKM atau seller online, pendaftaran NPWP bisa melalui http://pajak.go.id. Untuk asistensi dan konsultasi penghitungan pajak bisa menghubungi KPP terdaftar atau @kring_pajak. Di KPP juga ada program pelatihan BDS untuk pelaku usaha,” tulis DJP.

Mengutip laman resmi DJP, Jakarta, Minggu (28/11/2021), untuk pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menegah (UMKM) termasuk penjual online yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 0,5% yang berlaku mulai Juli 2018. Tarif ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 1%.

Perubahan tarif UMKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan Pemerintah tersebut menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik itu, UMKM harus memiliki terlebih dahulu NPWP. Namun, banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa pendaftaran NPWP itu dirasa sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga lebih memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya daripada berlama-lama di kantor pajak menunggu pendaftarannya selesai diproses.

Persyaratan-persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP (usahawan) antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Usaha atau disebut juga dengan SKU dari kelurahan atau departemen yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan, fotokopi Kartu Keluarga (wajib apabila yang mendaftar adalah istri).

Selain itu, dilengkapi dengan mengisi formulir pernyataan usaha yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000, dan juga mengisi formulir pendaftaran NPWP yang sudah disediakan di kantor pajak dengan dibubuhi tanda tangan pemohon.

Apabila semua berkas tersebut telah dilengkapi semua, maka pendaftaran NPWP tidak perlu menunggu waktu lama. Selain dengan datang ke kantor pajak secara langsung, sebenanya pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online dengan melalui situs https://ereg.pajak.go.id dengan mengisi data diri pada laman tersebut, tetapi untuk pendaftaran NPWP Usahawan lebih dianjurkan untuk datang langsung ke kantor pajak.

Omzet di sini tidak harus selalu sama pada setiap bulannya, karena untuk usahawan pasti ada kenaikan dan penurunan penghasilan disetiap bulannya. Untuk pembayaran ini dibayarkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, sebagai contoh untuk pembayaran bulan Agustus maka dibayarkan pada bulan September maksimal tanggal 15. Hal seperti ini dilakukan supaya pada akhir bulan, pelaku usaha dapat memperhitungkan terlebih dahulu berapa omzet yang didapat pada bulan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM atau m-banking, dapat juga dibayarkan di bank melalui teller, kantor pos, dan yang paling terbaru dapat dibayarkan melalui aplikasi marketplace sehingga lebih mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajaknya setiap bulan.

Setelah melakukan pembayaran, yang terakhir adalah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pelaporan SPT ini dapat dilakukan di kantor pajak ataupun melalui situs pajak.go.id.

Adapun masa penyampaian SPT ini mulai dari bulan Januari hingga bulan Maret tahun berikutnya. Sebagai contoh, apabila ingin melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020 maka dilaporkannya pada bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini