JAKARTA - Pencairan dana bansos di daerah sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari realisasi APBD 2021. Hingga November 2021, belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang salah satunya untuk bansos hanya Rp8,4 triliun atau 0,7% dari belanja APBD.
Belanja APBD masih lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Saat ini, realiasi keseluruhan belanja APBD sebesar Rp829,67 triliun atau 68,04% dari pagu yang mencapai Rp1.219,38 triliun. Realisasi belanja APBD tumbuh 2,51% dibandingkan November tahun lalu sebesar Rp809,38 triliun.
"Belanja pegawai mencapai Rp321,26 triliun atau 38,7% dari APBD, disusul belanja barang dan jasa Rp217,76 triliun atau 26,2% dari APBD," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (21/12/2021).
Baca Juga: Bansos Rp370 Triliun Cair, Siapa Saja yang Dapat?
Biasanya belanja pegawai ini digunakan untuk pembayaran gaji PNS, honorer dan kebutuhan PNS lainnya. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, belanja perlindungan sosial di APBD turun 27% dari Rp11,51 triliun. Padahal belanja ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang terdampak selama pandemi covid-19.
"Ini artinya daerah mengandalkan sangat banyak belanja dan bansos yang berasal dari pusat bukan dari APBD-nya," katanya.