Share

Jadi Kandidat Pemimpin Ibu Kota Baru, Ahok: Itu Hak Prerogatif Presiden

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 18 Januari 2022 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 18 470 2533940 jadi-pemimpin-ibu-kota-baru-ahok-itu-hak-prerogatif-presiden-anBhc7lVEM.jpg Ahok Diisukan Jadi Pemimpin Ibu Kota Baru. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diisukan menjadi calon pemimpin pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Nusantara sebagai nama baru IKN.

Saat dikonfirmasi, Ahok enggan berkomentar lebih rinci perihal namanya yang digadang-gadang masuk dalam bursa calon pemimpin Nusantara. Ahok menyebut itu menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca Juga: RUU IKN Disahkan Jadi UU, 500.000 PNS Pindah ke Ibu Kota Baru

"Saya tidak ada tanggapan, itu hak prerogatif Presiden," ujar Ahok saat dihubungi Media Portal Indonesia, Selasa (18/1/2022).

Persiapan IKN terus digodok pemerintah. Lembaga legislatif RI pun telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) pada Selasa hari ini. Dalam aturan baru itu, IKN akan dipimpin oleh salah satu Kepala Otorita.

Baca Juga: Alasan Jokowi Pilih Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru

Terkait Kepala Otorita, Presiden Jokowi sebelumnya mencatat ada empat nama atau calon. Mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama, Mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Tumiyana, eks Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap alasan penggunaan nama Nusantara sebagai IKN di Kalimantan Timur. Menurutnya, nama Nusantara merupakan ikon Indonesia di dunia internasional.

"Nama Nusantara dipilih karena kata tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia," kata Suharso, dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) dengan pemerintah di Kompleks Parlemen.

Dia mencatat, nama IKM itu awalnya ingin dimasukkan ke dalam RUU IKN, tetapi ditahan sebelum akhirnya diberikan konfirmasi oleh Presiden.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini