Share

Cerita Sri Mulyani soal Calo Anggaran di KPPN

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 27 Januari 2022 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 27 320 2538774 cerita-sri-mulyani-soal-calo-anggaran-di-kppn-PQfgV8kzrH.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto: Okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki citra buruk pada periode sebelum 2007. Pasalnya, di KPPN kerap terjadi transaksional yang merugikan negara, salah satunya calo anggaran hingga praktik manipulasi.

"Saya melihat sendiri dan merasakan bagaimana KPPN itu tempat transaksional yang tidak bagus, muncul calo-calo anggaran, antrian ketidakpastian, dan manipulasi," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Kronologi Anak Buah Sri Mulyani Palsukan Dokumen BLBI

Untuk itu, KPPN dijadikan sebagai percontohan perbaikan. Perlahan tapi pasti, selama 4 tahun sejumlah perbaikan dilakukan.

"Pelajaran yang luar bisa sejak 2007-2011, sesudahnya KPPN menjadi lengkap," katanya.

Baca Juga: Bisa Bayar Utang Rp6.000 Triliun, Sri Mulyani Punya 'Orang Terkaya' Berharta Rp11.000 Triliun

Jika reformasi pertama banyak membangun tata kelola, sistem, pelayanan, dan transparansi, selanjutnya pada reformasi jilid kedua, Menkeu meminta DJPb untuk menjadi institusi yang makin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara yang dimiliki.

“Sekarang dalam era digital, informasi dan data adalah the new oil. Ibarat oil kalau dia hanya ada di dalam bumi tidak dieksplorasi dan dieksploitasi dan menjadi produksi maka dia tidak memiliki value ekonomi,” jelas Menkeu.

Untuk itu, Menkeu berharap DJPb mampu memanfaatkan data untuk kepentingan Indonesia melalui perbaikan kebijakan keuangan negara sehingga menciptakan keuangan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara yaitu sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Menkeu, fungsi ini masih perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan.

“DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua yang berfokus sekarang atau dibangun di atas reformasi jilid pertamanya dengan berfokus kepada kemampuan analitik baik dari sisi data maupun di dalam menganalisa kebijakan,” pungkasnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini