JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki citra buruk pada periode sebelum 2007. Pasalnya, di KPPN kerap terjadi transaksional yang merugikan negara, salah satunya calo anggaran hingga praktik manipulasi.
"Saya melihat sendiri dan merasakan bagaimana KPPN itu tempat transaksional yang tidak bagus, muncul calo-calo anggaran, antrian ketidakpastian, dan manipulasi," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis (27/1/2022).
Baca Juga:Â Kronologi Anak Buah Sri Mulyani Palsukan Dokumen BLBI
Untuk itu, KPPN dijadikan sebagai percontohan perbaikan. Perlahan tapi pasti, selama 4 tahun sejumlah perbaikan dilakukan.
"Pelajaran yang luar bisa sejak 2007-2011, sesudahnya KPPN menjadi lengkap," katanya.
Jika reformasi pertama banyak membangun tata kelola, sistem, pelayanan, dan transparansi, selanjutnya pada reformasi jilid kedua, Menkeu meminta DJPb untuk menjadi institusi yang makin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara yang dimiliki.
“Sekarang dalam era digital, informasi dan data adalah the new oil. Ibarat oil kalau dia hanya ada di dalam bumi tidak dieksplorasi dan dieksploitasi dan menjadi produksi maka dia tidak memiliki value ekonomi,” jelas Menkeu.
