Share

Ketua DPD RI Kritisi Aturan Pencairan JHT

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 13 Februari 2022 12:33 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 13 320 2546510 ketua-dpd-ri-kritisi-aturan-pencairan-jht-2g4M7T1hr6.jpg Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Soroti Aturan JHT. (Foto: Okezone.com/DPD)

JAKARTA -  Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut mengkritisi Permenaker 02/2022, menggantikan Permenaker 19/2015, tentang Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Menurutnya, aturan tersebut merugikan pekerja Kehadiran. 

"Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mendukung masyarakat, dalam hal ini pekerja. Jangan sebaliknya kebijakan dibuat untuk membuat susah," katanya, Minggu (13/2/2022).

Dalam penilaian LaNyalla, Permenaker 02/2022 seperti membuat pekerja ibarat sudah jatuh tertimpa tangga.

Baca Juga: Banyak Protes soal Aturan JHT, Kemnaker Ungkap Filosofi Jaminan Hari Tua

Karena, aturan tersebut menyebut jika pekerja yang di PHK atau mengundurkan diri baru bisa mengambil dana Jaminan Hari Tuanya saat usia pensiun, atau di usia 56 tahun. 

"Bayangkan jika seorang pekerja di PHK pada usia 40 tahun, dia baru bisa ambil dana JHT-nya di usia 56 tahun. Atau harus menunggu 16 tahun. Padahal, uang tersebut harusnya bisa membantu pekerja yang di PHK untuk melakukan hal-hal yang produktif," katanya.

Baca Juga: 245 Ribu Orang Teken Petisi Tolak JHT Cair di Usia 56 Tahun

Peraturan baru ini sangat kontras dengan aturan lama yang menyebut bila pekerja di-PHK atau mengundurkan diri hanya ada masa tunggu 1 bulan saja untuk mencairkan JHT.

"Pemerintah harus segera mencabut Permenaker 02/2022. Jangan sampai muncul gejolak di masyarakat. Karena dampaknya bisa meluas. Pemerintah harus peka dengan suara-suara di masyarakat. Khususnya pekerja yang menjadi objek dari peraturan tersebut," katanya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Permenaker 02/2022 bisa menimbulkan persepsi mengenai penggunaan uang di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada akhirnya, para pekerja akan mempertanyakan dana yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum masalah ini menjadi bola liar, pemerintah lebih baik segera bersikap, cabut Permenaker 02/2022," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini