Presiden Joko Widodo telah melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK
2 Maret 2021Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo akan fokus melakukan digitalisasi jaminan sosial.
Senin 22 Februari 2021 13:29 WIBPresiden Joko Widodo Jokowi hari ini diagendakan melantik Dewan Pengawas Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2021-2026.
Senin 22 Februari 2021 09:05 WIBKSPI mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung Kejagung dalam penyidikan terhadap indikasi kasus korupsi di BPJS TK.
Selasa 16 Februari 2021 06:11 WIBBPJS Ketenagakerjaan BPJSTK tidak akan merugi meski terindikasi korupsi akibat kesalahan pengelolaan dana investasi.
Senin 15 Februari 2021 14:29 WIBKonfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengapresiasi tindakan Kejaksaan Agung Kejagung
Senin 15 Februari 2021 13:23 WIBDugaan kasus korupsi dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan dinilai serupa dengan kasus korupsi PT PT Asuransi Jiwasraya.
22 Januari 2021Dugaan kasus korupsi pengelolaan dana investasi di internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
20 Januari 2021BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek menghormati proses penyidikan yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung .
19 Januari 2021BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan hasil positif pada kinerja sepanjang 2020
18 Januari 2021Ida Fauziyah meminta jajaran BPJS Ketenagakerjaan mampu memenuhi ekspektasi publik.
8 Januari 2021Panitia Seleksi Pansel telah menyerahkan 14 nama calon direksi dan 10 nama calon anggota dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan.
8 Januari 2021Jika dipantau dari data Badan Pusat Statistik BPS , baru 8,1% atau sebanyak 9.982 koperasi yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
4 November 2020Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Koperasi
4 November 2020Pemutusan Hubungan Kerja PHK dan merumahkan pekerja jadi fenomena saat pandemi virus corona atau Covid-19.
21 September 2020Kondisi pandemi covid19 mendorong jumlah PHK sehingga terjadi lonjakan pengambilan klaim Jaminan Hari Tua JHT di BP Jamsostek.
17 September 2020Pemerintah memberikan relaksasi terhadap iuran BPJS Ketenagakerjaan
14 September 2020Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan penyesuaian iuran BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan.
9 September 2020Pemerintah telah secara menetapkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2020 terkait penyesuaian iuran program jaminan sosial.
9 September 2020relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan BPJSTK melalui Peraturan Pemerintah PP No. 49 Tahun 2020 adalah relaksasi yang istimewa.
9 September 2020Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi sangat tajam, mengakibatkan perekonomian nyaris jatuh dalam jurang resesi.
9 September 2020Presiden Joko Widodo Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 tahun 2020
8 September 2020Jokowi mengatakan bahwa program subsidi gaji memang diperuntukan bagi para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
27 Agustus 2020Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan untuk penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
22 Agustus 2020Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan subsidi kepada pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
21 Agustus 2020BPJS Ketenagakerjaan mendorong para pekerjanya dengan untuk segera menyerahkan nomor rekening
11 Agustus 2020Bantuan subsidi gaji dari pemerintah sebesar Rp600.000 per bulan
11 Agustus 2020BPJS Ketenagakerjaan mencatat sudah 7,5 juta pekerja dirumahkan selama pandemi virus corona
21 Mei 2020Beberapa program jaminan sosial diselenggarakan BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan bakal dilakukan relaksasi iuran.
5 Mei 2020Jaminan Kematian JKM rencananya dipotong 90% atau cukup dibayarkan pemberi kerja sebesar 10%
1 Mei 2020