Share

Makin Panas! Buruh Bakal Gugat Aturan JHT ke Pengadilan

Iqbal Dwi Purnama, Okezone · Rabu 16 Februari 2022 19:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 16 320 2548387 makin-panas-buruh-bakal-gugat-aturan-jht-ke-pengadilan-0bJkL1yhIK.jpg Aturan baru pencairan JHT di usia 56 tahun (Foto: Okezone)

JAKARTA - Buruh menolak keras aturan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dibatasi usia 56 tahun. Presiden Serikat Buruh Said Iqbal bakal menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Said Iqbal mengatakan pihaknya akan melayangkan gugatan dalam waktu dekat. Sebab jika di implementasikan, menurutnya Permenaker tersebut cukup merugikan para pekerja atau kaum buruh.

"Kami minggu-minggu ini akan ke PTUN, selain meminta presiden untuk mencopot Menaker Ida Fauziah," ujar said Iqbal saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung Kemenaker, Rabu (16/2/2022).

Sebab menurutnya keberadaan aturan tersebut menjadi tumpan tindih dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

"Peraturan Pemerintah (PP) jauh lebih tinggi dari dibandingkan Permenaker, dengan demikian Menaker telah melawan presiden, kami akan mengajukan gugatan ke PTUN," sambung Said Iqbal.

Menurutnya melalui PP Nomor 60 tahun 2015, pemerintah telah membolehkan jika dana Jaminan Hari Tua dicairkan ketika para buruh terkena PHK atau memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Baca Juga: BuddyKu Fest: 'How To Get Your First 10k Follower'

Follow Berita Okezone di Google News

Said iqbal menduga dana JHT digunakan untuk program lain yang tidak ada hubungannya dengan JHT. Untuk itu menurutnya Kemnaker menahan dana JHT milik para buruh tersebut

"Kemana dana yang kurang lebih Rp550 triliun, JHTnya 70% sekitar Rp350 tiliun, jangan jangan dipakai untuk program Pemerintah lain," lanjut Said Iqbal.

Selain itu aliansi buruh meminta kedepan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membentuk menyelidiki kecurigaan para buruh tersebut. Sehingga penggunaan dana JHT milik buruh bisa transparan.

"Kami meminta kepada BPK dan DPR RI membentuk Pansus untuk menyelidiki penggunaan dana JHT agar terkuat kemana dana JHT milik buruh," pungkas Said Iqbal.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini