Share

Wapres Minta Data Penerima Bansos Akurat, Jangan Lagi Orang Tak Berhak Dapat Bantuan

Binti Mufarida, Sindonews · Kamis 17 Februari 2022 18:38 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 17 320 2548987 wapres-minta-data-penerima-bansos-akurat-jangan-lagi-orang-tak-berhak-dapat-bantuan-Q7pz0uYKTa.jfif Wapres Maruf Amin minta penyaluran bansos pakai data yang akurat. (Foto: Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyoroti masalah data penyaluran bantuan sosial (bansos).

Dia memminta agar pemberian bansos tersebut tepat sasaran.

Kemudian, Maruf Amin meminta pendataan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem dilakukan secara akurat.

Sehingga, nantinya pemberian bantuan sosial ini dapat mendorong kegiatan ekonomi lokal dan turunnya angka kemiskinan.

“Untuk saat ini, Wapres menyarankan agar menggunakan data rumah tangga yang saat ini sedang diperbaiki dengan sumber utama dari pendataan BKKBN yang relatif baru dan memiliki metode pemeringkatan, sebagai masukan bagi perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Kamis (17/02/2022).

 BACA JUGA:Cair Bulan Ini! Rincian Bansos PKH 2022, Ibu Hamil Dapat BLT Rp3 Juta

Masduki menegaskan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wapres pun siap membantu perbaikan DTKS.

“Sekretariat TNP2K yang berada di bawah koordinasi Wapres siap membantu perbaikan DTKS tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

Terkait teknis pendataan, Maruf Amin setuju pendataan rumah tangga miskin dan rentan dikembalikan kepada BPS.

 BACA JUGA:Cair Bulan Ini! Rincian Bansos PKH 2022, Ibu Hamil Dapat BLT Rp3 Juta

Menurutnya, lembaga yang paling kompeten untuk melakukan pendataan ini adalah BPS.

“Seperti diketahui, pendataan rumah tangga miskin dan rentan yang akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial harus dilakukan secara satu per satu (door to door) untuk seluruh rumah tangga miskin dan rentan, sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat,” ungkapnya.

Terakhir, Masduki menerangkan, bahwa Presiden dan Wapres telah menyetujui untuk daerah yang sulit dan belum terjangkau perbankan, penyalurannya dapat dilakukan melalui pos.

“Namun demikian, untuk daerah yang terjangkau perbankan penyaluran tetap dilakukan melalui bank. Hal ini juga untuk mendukung financial inclusion agar seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu memiliki akses terhadap perbankan sehingga lebih leluasa dalam melakukan kegiatan ekonomi,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini