JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Satuan Tugas (Satgas) pertanahan khusus untuk mendukung pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, Satgas Pertanahan tersebut akan terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otorita Ibu Kota, Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hingga PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
"Itu untuk melihat apakah orang yang melakukan spekulasi tanah tadi sebenarnya melanggar ketentuan," ujar Sofyan Djalil dalam Market Review IDXChanel, Kamis (31/3/2022).
Dia pun menjelaskan kalau hal tersebut juga berpotensi menghambat pembangunan IKN Nusantara yang diharapkan rampung sesuai target awal.
"Nanti kalau ada spekulan akan dipanggil, diberikan penjelasan, dan ditanya," katanya.
Dia menyebut tujuan dari adanya Satgas pertanahan yang ada di IKN agar tanah di sana dapat terkontrol dengan mudah.
Serta untuk harga tanah di sana ketika hendak dibebaskan juga tidak terjadi spekulasi harga.
Dia juga menceritakan pengalamannya ketika membebaskan lahan untuk beberapa proyek sebelumnya, seperti waduk, bandara ataupun pembangunan jalan.
"Biasanya kalau ada pembangunan seperti itu, ada saja orang yang kreatif, waktu kita bebaskan tanah di bandara Kertajati, itu tiba-tiba pondok-pondok tampil," tuturnya.
BACA JUGA:Menteri PUPR Siap Bangun IKN, Sri Mulyani Singgung soal Anggaran
Menurutnya, tata Kota Jakarta yang terlihat tak rapih ini, disebabkan karena belum ada regulasi ketat untuk mengatur tata ruang di Ibu Kota.
"Kita tidak ingin kota yang dibangun jadi berantakan, padahal kota ini dibangun di daerah yang relatif baru," pungksnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)