Share

Nabi Muhammad SAW Melarang Pedagang Menimbun Barang, Ini Hukumannya

Tim Okezone, Jurnalis · Selasa 05 April 2022 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 05 455 2573643 nabi-muhammad-saw-melarang-pedagang-menimbun-barang-ini-hukumannya-7GGA5ENUKI.jfif Nabi Muhammad SAW melarang pedagang menimbun barang. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Nabi Muhammad SAW melarang pedagang menimbun barang. Hukum menimbun barang telah jelas dan tegas diatur dalam Islam.

Menimbun barang dalam hukum ekonomi Islam masuk dalam materi hukum monopoli atau hukum pasar (ahkam al-suq).

Dalam Islam, penimbunan barang biasa diterjemahkan dengan istilah ihtikar. Beberapa hadis Rasulullah SAW secara tegas melarang perbuatan ihtikar.

“Barang siapa yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka mereka adalah orang yang berdosa,” tulis HR Ahmad.

 BACA JUGA:Ini 8 Sifat Jujur Berbisnis ala Nabi Muhammad SAW

Di hadis yang lain juga disebutkan, “Barang siapa yang melakukan penimbunan makanan terhadap

orang Islam, maka akan dibalas oleh Allah dengan sakit yang tiada ujung/sakit lepra/kusta (judzam) dan kebangkrutan (iflas)," tulis HR Ahmad.

Dalam hadis lain disebutkan, “Para pedagang

yang menimbun makanan (kebutuhan pokok manusia) selama 40 hari, maka ia terlepas dari hubungannya dengan Allah, dan Allah pun melepaskan hubungan dengannya," tulis HR Ibnu Umar.

Rasulullah SAW memberi ancaman yang keras terhadap pelaku penimbunan barang. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa tindakan penimbunan barang itu dapat menimbulkan mudarat yang besar sehingga memerlukan sanksi yang dapat memberi efek jera (deterrent effect) bagi para pelakunya. Demikian dilansir dari Buku Bisnis Ala Nabi karya Mustafa Kamal Rokan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Teks hadis pertama di atas menggunakan redaksi “man ihtakara” yang berarti “barang siapa”, yang dapat menunjukkan satu orang atau banyak orang telah yang mengakomodasi yurisdiksi hukum penimbunan barang dan dilakukan oleh orang per orang atau dalam bentuk kerja sama (sindikat).

Biasanya, persoalan penimbunan barang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur pasar. Mulai dari pemasok, agen, hingga penjual eceran (retail) melakukan perjanjian (collusive) untuk melakukan penahanan barang dan menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat.

Penimbunan barang dalam Islam tidaklah dipahami secara kaku dengan mengharamkan semua bentuk jenis penimbunan.

Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan yang dapat dihukum bersalah adalah pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya; kedua, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik; ketiga, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.

Dari segi jenis barang yang ditimbun, memang beberapa ulama fikih mengatakan bahwa hanya terbatas pada bahan-bahan pokok saja, tetapi Yusuf Qaradhawi memfatwakan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan pokok, tetapi juga melingkupi semua jenis barang.

Taqiyuddin al-Nabhani mengatakan bahwa praktik penimbunan dalam segala hal itu hukumnya haram. Sebab, makna ihtakara dalam bahasa Arab berarti ‘mengumpulkan sesuatu secara mutlak’.

 BACA JUGA:Sempat Krisis, Ini Cara Nabi Muhammad SAW Bangkitkan Perekonomian Madinah

Di samping itu, karena makna harfiah hadis-hadis yang menyatakan tentang penimbunan tersebut menunjukkan pengharaman penimbunan dalam segala hal, tanpa ada batasan sehingga kemutlakan dan keumumannya tetap berlaku.

Paparan hukum penimbunan barang dalam konsep Islam di atas menyiratkan dua hal penting untuk menjadi renungan hukum positif di Indonesia. Pertama, hukum ekonomi Islam memiliki hukum material yang lengkap dalam hal penimbunan barang.

Kelengkapan tersebut dapat dilihat dari kejelasan bentuk kegiatan, baik perilaku (behavior) maupun perjanjian (market structure), jenis barang, syarat-syarat penimbunan, waktu, dan seterusnya. Kelengkapan materi hukum dalam masalah penimbunan bukanlah masalah yang sederhana karena tindakan penimbunan barang menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan dapat merusak stabilitas perekonomian dan politik negara.

Sementara, dalam konteks hukum Indonesia, kedua hal inilah yangn tidak hadir dalam hukum kita.

Hukum pidana kita sumir dalam menjerat pelaku penimbunan. Dari sisi materi hukum, pelaku penimbunan pun hanya dijerat dengan hukum pidana biasa.

Padahal, akibat dari perilaku penimbunan itu berbeda dengan pidana seperti pencurian yang hanya mengakibatkan kerugian satu orang atau keluarga. Penimbunan barang itu dapat merusak harga pasar dan merugikan masyarakat secara masif dalam satu negeri.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini