Punya BUMN Sawit, Kenapa Negara Tak Bisa Kendalikan Harga Minyak Goreng?
JAKARTA – Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah minyak goreng selalu kalah ditengah jalan. Memberikan harga murah stok barang menghilang, namun ketika harga dilepas pasar stok barang banyak.
Padahal dari sisi produksi CPO sendiri tidak terjadi kendala apapun yang mempengaruhi produktivitas dari buah kelapa sawit itu sendiri. Jika seharusnya dari sisi produksi tidak menemukan masalah, artinya ada yang salah dari sisi distribusi atau konsumsi.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Misbakhun menyebut pemerintah memiliki kekuasaan yang lengkap mulai dari sektor hulu maupun hilir. Sebetulnya bukan hak yang mudah untuk mengatur para pengusaha tersebut.
"Sekarang apakah negara mau diatur oleh orang lain, atau mengatur dirinya seusai keinginan negara?," katanya, dikutip Minggu (10/4/2022).
Dia mengatakan, para pengusaha sawit sudah banyak sekali difasilitasi oleh negara untuk mengembangkan bisnisnya.
Mulai dari lahan milik negara yang diberikan kepada pengusaha untuk ditanaminya sawit, suntikan modal melalui bank BUMN yang juga ada penyertaan modal negara di dalamnya, hingga regulasi-regulasi yang diberikan kepada pengusaha.
"Pengusaha ini modalnya apa sih, konsensi milik negara, risiko ditanggung negara, dapat kredit dari BUMN, semuanya difasilitasi negara kok," kata Misbakhun dalam diskusi publik secara virtual.
Menurutnya, dengan fasilitas yang berikan tersebut seharusnya menjadi pemerintah lebih mudah untuk mengontrol perusahaan sawit dalam hal ini untuk menstabilkan ketersediaan maupun harga minyak goreng.
"Kenapa kemudian negara jadi tergagap-gagap ketika menghadapi mereka, kok negara malah kalah," sambungnya.
Menurutnya, jika negara terus bersikap seperti ini maka sampai kapan pun negara akan selalu tunduk dengan orang yang memiliki modal besar. "Sekarang kalau kekuatan negara tidak bisa, kita akan tunduk terus, sampai kapan pun," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Erick Thohir mencoba untuk mengetuk hati pihak swasta terkait pemberian minyak goreng kepada masyarakat Indonesia.
Dia berharap pihak swasta mampu berkomitmen penuh untuk membantu masyarakat.
"Saya sangat mengetuk para swasta juga untuk juga punya komitmen penuh kepada pemberian minyak goreng kepada rakyat," ujar Erick Thohir dikutip Antara,
Dia menjelaskan kalau sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya yang luar biasa, maka semua pihak yang hidup dan mendapatkan berkah di Tanah Air harus kembali dan ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang terjadi di Indonesia.
"Karena ingat kita sebagai bangsa Indonesia ini Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi kita mesti ingat, bahwa kita hidup di Indonesia, kita mendapatkan berkah di Indonesia. Jadi ketika ada hal seperti ini para swasta juga harus kembali bertanggung jawab menyelesaikan, jangan menjadi orang asing," jelasnya.
Dia menyebut kalau sejak awal PT Perkebunan Nusantara III (Persero) hanya memiliki 4% luas lahan CPO. Sehingga BUMN menampung dari petani yang jadi 7%.
(Taufik Fajar)
