JAKARTA - Pemerintah memberi sinyal soal kenaikan tarif listrik, BBM dan LPG 3 kilogram (Kg). Rencana ini dinilai menambah beban masyarakat.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hal ini mengindikasikan adanya tindakan kekerasan ekonomi (violence of economy) yang dilakukan negara kepada warganya.
"Jika hal itu dilakukan, akan mengakibatkan jebolnya benteng pertahanan ekonomi rumah tangga masyarakat yang saat ini dihantam berbagai kenaikan," ujar Tulus kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga:Â Menteri ESDM Beri Sinyal Tarif Listrik Naik
Tulus mengatakan, saat ini bahan pangan, LPG non subsidi, BBM seperti Pertamax, tarif PPN mengalami kenaikan. Hal ini tentu memberatkan masyarakat karena diterapkan secara bersamaan.
Menurutnya, pemerintah harusnya bisa mencari jalan keluar yang lebih bijak dan cerdas.
"Jangan hanya harga pasar sebagai jargon untuk menaikkan tarif atau harga. Kalau bisanya hanya menaikkan dan tunduk pada tekanan pasar, lalu apa gunanya negara," ungkap Tulus.
Baca Juga:Â Amankan Listrik Selama Bulan Puasa, PLN Terjunkan 47.090 Personel
Adapun, rencana kenaikan komoditas energi ini disampaikan dalam langkah strategis pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, penyesuaian tarif listrik dilakukan sebagai bentuk penghematan APBN Rp 7 triliun hingga Rp 16 triliun.