Besaran THR dan Gaji ke-13, dari Rp3 Juta hingga Rp24 Juta

Satu sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp3,842 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,329juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4,984juta

c. Diploma Dua/Diploma Tiga/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,138juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,657 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5,397 juta

d. Strata I/Diploma Empat/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,735 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,394 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,229 juta

e. Strata 2/Strata 3/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp5,064 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,77 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,769 juta.

Dalam Pasal 3 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

3. Prajurit TNI

4. Anggota Polri

5. Pejabat Negara

6. Aparatur Negara

Pejabat negara yang dimaksud yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR

4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD

5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;

6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;

7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

9. Ketua dan Wakil Ketua KPK

10. menteri dan pejabat setingkat menteri;

11. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

12. Gubernur dan Wakil Gubernur;

13. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;

14. Pejabat Negara lain yang ditentukan undang-undang.

Aparatur negara termasuk:

1. Wakil Menteri;

2. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;

3. Dewan Pengawas KPK

4. Pimpinan dan Anggota DPRD

5. Hakim ad hoc;

6. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

7. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah

8. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik

9. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator; atau pengawas.

10. Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah

11. Aparatur Negara lain sesuai peraturan UU

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.