Share

Pengumuman! THR PNS Dibayar H-10 dan Bisa Cair Setelah Lebaran

Antara, Jurnalis · Senin 18 April 2022 19:23 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 18 320 2581103 pengumuman-thr-pns-dibayar-h-10-dan-bisa-cair-setelah-lebaran-St8esAoyYG.jpg THR dan Gaji ke-13 PNS Cair. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat kabar gembira bahwa THR dan gaji ke-13 cair tahun ini. Namun untuk waktu pencairan berbeba antara THR dengan gaji ke-13.

Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah (P) Nomor 16 Tahun 2022, THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.

Adapun gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli dan bila belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Juli 2022.

Baca Juga: THR PNS 2022 Cair Mulai Besok, Segera Cek Rekening

THR dan gaji ke-13 tersebut juga tidak dikenai potongan iuran. Namun, masih dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan UU. Demikian dikutip dari Antara, Senin (18/4/2022).

Berikut besaran maksimal THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota dan pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

a. Ketua/Kepala atau sebutan lain: Rp24,134 juta

b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp21,237 juta

Baca Juga: 15 Pihak Terima THR dan Gaji Ke-13, Siapa Saja?

c. Sekretaris atau sebutan lain Rp18,34 juta d. Anggota Rp 18,34 juta

2. Pegawai Non-Pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon/pejabat:

a. Eselon I/ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp19,939 juta

b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp14,702 juta

c. Eselon III/Pejabat Administrator Rp8,987 juta

d. Eselon IV/Pejabat Pengawas Rp7,517 juta

3. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan:

a. Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp3,219 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,613juta

3. Masa di atas 20 tahun Rp4,079 juta

b. Sekolah Menengah Atas/Diploma

Satu sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp3,842 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,329juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4,984juta

c. Diploma Dua/Diploma Tiga/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,138juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,657 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5,397 juta

d. Strata I/Diploma Empat/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,735 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,394 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,229 juta

e. Strata 2/Strata 3/sederajat:

1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp5,064 juta

2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,77 juta

3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,769 juta.

Dalam Pasal 3 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

3. Prajurit TNI

4. Anggota Polri

5. Pejabat Negara

6. Aparatur Negara

Pejabat negara yang dimaksud yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;

2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR

3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR

4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD

5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;

6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;

7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;

9. Ketua dan Wakil Ketua KPK

10. menteri dan pejabat setingkat menteri;

11. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

12. Gubernur dan Wakil Gubernur;

13. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;

14. Pejabat Negara lain yang ditentukan undang-undang.

Aparatur negara termasuk:

1. Wakil Menteri;

2. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;

3. Dewan Pengawas KPK

4. Pimpinan dan Anggota DPRD

5. Hakim ad hoc;

6. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

7. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah

8. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik

9. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator; atau pengawas.

10. Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah

11. Aparatur Negara lain sesuai peraturan UU

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini