JAKARTA - Alokasi dana Ibu Kota Negara (IKN) disiapkan Rp27 triliun sampai Rp30 triliun pada 2023. Dana tersebut berfokus pada pembangunan konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap pertama.
"Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN, tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat," ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (21/4/2022).
Baca Juga:Â PNS yang Duluan Pindah ke IKN Nusantara, Kemenko Perekonomian hingga Kemenhan
Oleh karena itu, dalam pembiayaan pembangunan IKN akan diciptakan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga menciptakan berbagai skema pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sifatnya non APBN.
Kemenkeu mencatat fokus pembangunan KIPP tahap pertama akan terdiri dari pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum atau air bersih, dan sanitasi, konektivitas berupa jalan akses, jalan tol, dan jalan KIPP, serta gedung pemerintah seperti istana dan kantor.
Baca Juga:Â Spesifikasi dan Bentuk Rusun PNS di IKN Nusantara
Selanjutnya akan terdapat pula pembangunan simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana pertahanan dan keamanan, kegiatan operasional dan koordinasi persiapan dan pembangunan IKN, serta dukungan energi, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi.
Suahasil menyampaikan terdapat lima nilai strategis dalam pembangunan IKN, yakni pertama meningkatkan pemerataan pembangunan lantaran porsi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di pulau Jawa, sehingga diperlukan perubahan mindset Jawa sentris ke Indonesia sentris.
