Share

15.000 UMKM Masuk Pasar Digital, Erick Thohir: Nilai Transaksi Rp20 Triliun

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 25 April 2022 13:35 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 25 320 2584839 15-000-umkm-masuk-pasar-digital-erick-thohir-nilai-transaksi-rp20-triliun-chLx6Kg1KW.jpg Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Nilai transaksi antara pelaku mikro dan BUMN dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM hingga saat ini mencapai Rp20 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mencatat hingga 2022 sudah ada 15.000 pelaku UMKM yang tergabung dalam PaDi UMKM.

Program ini merupakan sebuah ekosistem dengan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN, sehingga memberi ruang dan peluang bagi UMKM untuk mendapatkan transaksi dari BUMN serta kesempatan dalam memperoleh pembiayaan dari BUMN.

BACA JUGA:Cair ke 12 Juta UMKM! Berikut Fakta BLT Rp600.000

"(PaDI UMKM) sudah berjalan 15.000 lebih UMKM tergabung dengan transaksi Rp20 triliun," ungkap Erick saat ditemui di kawasan JCC Jakarta, Senin (25/4/2022).

Sebelumnya, Erick mencatat nilai transaksi PaDi UMKM hingga Agustus 2021 mencapai transaksi Rp10,3 triliun.

Jumlah itu berasal dari 130.000 transaksi yang dilakukan antara 43 BUMN dan 9,600 UMKM.

Karena itu, dia pun mengapresiasi kinerja manajemen perseroan yang dinilai sukses melaksanakan PaDi UMKM yang baru berjalan ini.

"Inisiasi itu alhamdulillah, kita sudah uji coba selama 1 tahun lebih, yang tadinya dimulai oleh 20 BUMN, sekarang seluruh BUMN yang ada di klaster BUMN yang jumlahnya 12 dan jumlah BUMN ada 43 perusahaan alhamdulillah sudah konsolidasi," katanya.

Pengadaan produk-produk UMKM menjadi sorotan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, ada oknum tertentu yang hanya menyepakati kontrak kerja sama, namun tidak atau menunda melakukan pembayaran.

Erick mengakui, proses pembayaran atas pengadaan barang dan jada UMKM kerap menjadi masalah.

Sehingga, dia menegaskan pentingnya merealisasikan komitmen kerja sama antara UMKM dan pihak-pihak tertentu.

 BACA JUGA:Indonesia UKM Forum Radio Trijaya: Gubernur Jateng dan Stafsus Presiden Pacu UMKM ke Level Internasional

"Penting sekali kita punya komitmen bersama, jangan hanya kontrak, tapi juga bayar. Kadang kadang bayar ini jadi problem. Saya sering dapat pengaduan Kontraknya ada, barang sudah dikirim bayar lama," tegasnya.

Pengutamaan pengadaan produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro menjadi konsentrasi pemerintah saat ini.

Erick memastikan akan memecat direksi BUMN bila tidak menjalankan ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 2022.

Aturan itu secara khusus mengatur soal percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil. Prosesnya dilakukan dengan mengutamakan penyerapan produk dalam negeri atas setiap program dari kementerian dan lembaga (K/L), Polri, TNI, termasuk pemerintah daerah (Pemda), dan BUMN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini