Share

Usut Mafia Bibit, Erick Thohir Colek Kementan

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Senin 25 April 2022 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 25 320 2584881 usut-mafia-bibit-erick-thohir-colek-kementan-wUSKVIt55A.jpg Erick Thohir Colek Kementan soal Mafia Bibit. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Persoalan pangan dalam negeri kembali terungkap. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut adanya mafia bibit yang belum teridentifikasi saat ini.

Terkait hal itu, Kementrian BUMN pun melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementrian, termasuk Kementerian Pertanian. Langkah ini sekaligus pembenahan persoalan di sektor pertanian tersebut.

Baca Juga: 4 Fakta Mengejutkan Erick Thohir Ungkap Mafia Bibit

"BUMN-BUMN yg memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data," ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga kepada Wartawan, Selasa (25/4/2022).

Arya menjelaskan sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementrian Pertanian penting dilakukan, lantaran sektor ini juga menjadi fokus pengerjaan BUMN di sektor pangan.

"Kerjasama dengan Kementrian Pertanian sudah dimulai dengan Program Data Petani bersama Bank BUMN (Himbara) dan Telkom,” ungkap Arya.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Ada Mafia Bibit

Tak hanya itu, kerja sama juga terkait dengan pengadaan bibit karena bibit pertanian menjadi faktor utama mendapatkan hasil pertanian yang baik.

Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit penting untuk pengembangan perkebunan. Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerjasama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu.

Pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerjasama antara Kementrian BUMN dan Kementrian Pertanian sehingga para petani menadapatkan bibit terbaik dan tersertifikasi. Arya menjelaskan, pengalaman BUMN yang bergerak dibidang ini banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga.

Bibit-bibit bersertifikat palsu ini sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN.

“Kondisi inilah yang membuat Kementrian BUMN mendorong kerjasama untuk sinkronisasi data dan teknis dgn Kementrian Pertanian sehingga disatu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik disisi lain target produksi tercapai”, pungkas Arya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini