Share

Jangan Lupa! Pajak Kripto Berlaku Mulai 1 Mei 2022, Ini Aturan Mainnya

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 29 April 2022 11:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 04 29 320 2587172 jangan-lupa-pajak-kripto-berlaku-mulai-1-mei-2022-ini-aturan-mainnya-I36oBouq3c.jfif Kripto. (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mengenakan pajak atas aset kripto mulai tanggal 1 Mei 2022 mendatang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur mengenai pajak aset kripto.

Dengan adanya PMK tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengenakan pajak pada transaksi aset kripto.

"Bahwa penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan," dikutip MNC Portal dari PMK 68 di Jakarta, Jumat (29/4/2022).

 BACA JUGA:Gubernur BI Soroti Perdagangan Aset Kripto, Ada Apa?

Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada transaksi kripto dari penjual ke konsumen.

Pajak ini ditarik oleh lembaga atau platform yang menyediakan jual-beli aset kripto. Berikut adalah rincian besarannya:

1. Sebesar 1% dari tarif PPN dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto jika Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan pedagang fisik aset kripto.

2. Sebesar 2% dari tarif PPN dikali dengan nilai transaksi aset kripto jika penyelenggara PMS bukan merupakan pedagang fisik aset kripto.

Mekanisme pemungutan PPN dilakukan saat:

1. Pembeli aset kripto melakukan pembayaran kepada penyelenggara PMSE.

2. Pertukaran aset kripto ke akun pihak lain atau tukar-menukar sesama aset kripto.

3. Pemindahan aset kripto ke akun pihak lain dalam hal ini transaksi tukar-menukar aset kripto dengan barang lain selain kripto.

Setelah melakukan pemungutan PPN dari pembeli, maka penyelenggara PMSE atau perusahaan digital melaporkan PPN yang telah dipungut menggunakan SPT Masa PPN 1107 PUT.

 BACA JUGA:Waspada! SWI Temukan 20 Investasi Bodong, Ada Robot Trading hingga Aset Kripto

Sementara itu, PPh dikenakan kepada penyelenggara PMSE atau perusahaan digital atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan aset kripto serta kepada penambang.

PPh yang dikenakan adalah pasal 22 dengan tarif:

1. 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal PMSE telah memperoleh persetujuan pemerintah menjual aset kripto.

2. 0,2% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk PPN dan PPnBM, dalam hal PMSE tidak memperoleh persetujuan pemerintah menjual aset kripto.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini