Luhut Punya Cara Lain Bereskan Masalah Minyak Goreng tanpa Subsidi
JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah secara resmi telah mengubah kebijakan minyak goreng curah dari yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan harga domestik (DPO).
Dengan begitu, hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14.000/liter atau Rp 15.500/kg.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik pada harga yang terjangkau selepas larangan ekspor ini dicabut,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (6/6/2022).
BACA JUGA:Menko Luhut Buka-bukaan Urusi Masalah Minyak Goreng
Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik atau khawatir pasokan berkurang.
“Dalam tahap peralihan ini, jumlah DMO yang ditetapkan Pemerintah sejak 1 Juni adalah sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah ini lebih tinggi 50% dibandingkan kebutuhan domestik kita,” tambahnya.
Pemerintah juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi kepada daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini.
“Untuk mengkompensasi penambahan biaya angkut, Pemerintah akan memberikan kompensasi penambahan angka pengali ekspor,” jelasnya.
“Melalui mekanisme ini, harapan pemerintah agar program minyak goreng curah untuk rakyat bisa terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia,” harapnya.
(Zuhirna Wulan Dilla)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
