Share

4 Fakta Menarik Belanja Online Bakal Kena Bea Meterai, Siapa yang Tanggung Penjual atau Konsumen

Shelma Rachmahyanti, MNC Media · Senin 20 Juni 2022 07:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 17 320 2613602 4-fakta-menarik-belanja-online-bakal-kena-bea-meterai-siapa-yang-tanggung-penjual-atau-konsumen-YeKV11FnNx.jpg Belanja Online Kena Cukai Materi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berencana menerapkan bea meterai untuk belanja online.

Nantinya, biaya yang dikenakan sebesar Rp10.000. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Berikut fakta-fakta belanja online bakal kena bea materai yang dirangkum Okezone, Senin (20/6/2022):

1. Siapa yang Tanggung

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine menilai pemerintah perlu mengkaji beberapa hal terkait kebijakan bea materai pada platform digital.

Misalnya, Syarat dan Ketentuan mengenai dokumen elektronik seperti apa yang dapat dikenai bea materai.

"Hal lain yang perlu dikaji adalah terkait apakah platform e-commerce yang satu dengan yang lain memiliki sistem yang sama terkait dengan permintaan persetujuan pengguna untuk membaca, memahami, dan menyetujui dokumen elektronik ini? Siapa yang akan menanggung biaya bea materai elektronik ini, pengguna, penjual, atau pihak platform?," terang Pingkan kepada MNC Portal Indonesia.

2. Libatkan Semua Pemangku Kepentingan

Dia menuturkan, pengkajian ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sektor ekonomi digital, seperti para pelaku usaha dan juga para platform e-commerce.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

3. Pemerintah Pertimbangkan Pengenaan Tarif Nol Persen

Pingkan menyarankan, sebaiknya pemerintah juga mempertimbangkan pengenaan tarif nol persen dalam pengenaan bea materai elektronik untuk dokumen Syarat dan Ketentuan ini, setidaknya sampai ada kalkulasi yang jelas dan transparan atas potensi kontribusi dari pengenaannya bagi UMKM.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan utamanya melalui Direktorat Jenderal Pajak dan juga Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) merupakan dua institusi yang berwenang dalam hal kebijakan mengenai bea materai secara konvensional," sebutnya.

4. Konsultasi Mendalam

Namun, jika e-materai ini nantinya akan dikenakan pada Syarat & Ketentuan dalam transaksi digital melalui platform e-commerce, maka diperlukan konsultasi mendalam antara kedua lembaga tersebut dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang saat ini tengah melakukan harmonisasi mengenai kebijakan ekonomi digital Indonesia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini