"Kalau begini, seperti ini kejadiannya, berarti kami menduga PPA atau pihak yang lain ada upaya menjegal usaha-usaha kami untuk memenuhi hak karyawan tersebut, kan kami sah untuk hadir, kami kuasa hukum kok untuk klien kami, kenapa mesti dipersulit," ungkap David saat ditemui wartawan hari ini.
Manajemen PPA memang memberikan undangan pertemuan resmi kepada seluruh perwakilan lembaga karyawan eks Merpati.
Undangan ini pun bersifat tertutup dan tidak ditujukan untuk kehadiran Tim Advokasi Paguyuban Pilot Eks Merpati Nusantara.
Hanya saja, David merasa berhak turut andil dalam pertemuan tersebut. Pasalnya, dia dan rekan-rekannya adalah kuasa hukum yang wajib mendampingi klien.
"Dari undangan yang saya sebar, itu diundang seluruh perwakilan dari lembaga karyawan. Kan perlindungan karyawan ini kan bukan PPN aja, ada PPN Pilot, PPN Pegawai, kan begitu," jelasnya..
David memang mengklaim pertemuan antara manajemen PPA dan eks karyawan Merpati terkait kejelasan hak eks karyawan pasca Merpati dipailitkan Pengadilan Negeri Surabaya beberapa pekan lalu.
"PT PPA mengundang seluruh perwakilan eks karyawan eks Merpati untuk hadir untuk membahas mengenai pemenuhan hak-hak karyawan eks Merpati," jelasnya.
Dia mencatat saat Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit pada 2 Juni 2022 oleh Pengadilan Negeri Surabaya, menimbulkan ketidakpastian mengenai pembayaran hak eks karyawan yang belum dibayarkan sejak 2014 lalu.
(Zuhirna Wulan Dilla)