Share

RI Ingin Jadi Industri Halal Terbesar, Fakta Sebenarnya Mengejutkan

Suparjo Ramalan, iNews · Selasa 05 Juli 2022 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 05 320 2623965 ri-ingin-jadi-industri-halal-terbesar-fakta-sebenarnya-mengejutkan-f47vU7hL55.JPG Ilustrasi halal. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mencatat upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai episentrum industri halal perlu didukung oleh industri keuangan syariah yang mumpuni.

Indonesia dinilai membutuhkan bank syariah besar yang memiliki kemampuan penyaluran pembiayaan yang kuat dengan produk yang komprehensif.

 BACA JUGA:Wapres: Indonesia Harus Jadi Pusat Halal Dunia Tahun 2024

Berdasarkan data State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2020/2021, ekonomi syariah Indonesia berada pada urutan keempat, setelah Malaysia, UAE, Bahrain, dan Arab Saudi. Padahal, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.

Indikator yang menjadi penilaian SGIE antara lain keuangan syariah, pariwisata, industri fesyen, obat-obatan, kosmetik, dan produk makanan. Dari seluruh indikator tersebut, Indonesia rata-rata berada dalam peringkat 10 besar. Ada dua sektor yang masuk dalam peringkat 5 besar, yakni makanan dan minuman serta fesyen.

Terkait itu, Ketua Badan Ekonomi Syariah Kadin Taufan Rotorasiko mengatakan mengakselerasi perbankan syariah tidak cukup dengan pertumbuhan organik.

Perbankan syariah di Indonesia, dengan seluruh stakeholder-nya harus mampu membuat produk perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha dari segala sektor.

“Sehingga menjadi lebih menarik buat masyarakat dan kalangan pengusaha untuk bergabung dengan bank syariah baik dari sisi produk perbankannya maupun pemanfaatan produk pinjamannya yang tentunya lebih terasa mudah dan murah serta aman dan nyaman,” katanya dalam keterangan yang diterima, Selasa (5/7/2022).

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Dengan demikian potensi untuk mengakselerasi pertumbuhan industri keuangan syariah sangat besar. Meski begitu masih rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di negara dengan mayoritas penduduk muslim.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Pada 2019, tingkat literasi keuangan syariah naik menjadi 8,93% dari sebelumnya 8,1% pada periode survei 2016.

Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih jauh di bawah indeks literasi keuangan konvensional yang sebesar 37,72%.

Sementara itu, untuk tingkat inklusi keuangan syariah yang berkaitan dengan pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah sudah mencapai 9,1 persen untuk bank syariah. Indikator yang sama untuk bank konvensional sudah mencapai 75,28%.

Menurut Taufan, salah satu penyebab rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia adanya persepsi bahwa ekonomi dan keuangan syariah hanya untuk orang Islam dan orang tua.

Tak hanya itu, masih banyak masyarakat juga yang mengira produk keuangan syariah sama dengan konvensional dan hanya diganti istilah saja, seperti deposito menjadi mudharabah, dan pembiayaan menjadi murabahah.

Oleh karena itu Indonesia membutuhkan bank syariah besar yang mampu mengubah pola pikir tersebut.

“Terutama pada mindset generasi millenial dan gen Z, serta meyakinkan masyarakat, terutama kepada masyarakat unbankable di sekitar pesantren, jika proses dalam bank syariah sudah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak riba,” ucapnya.

Adapun upaya Indonesia memiliki bank syariah dengan produk yang lengkap, dia mendukung perbankan melakukan konsolidasi untuk menjawab kewajiban pemisahan atau spin-off unit usaha syariah (UUS).

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengharuskan UUS memisahkan diri dan bertransformasi menjadi badan umum syariah (BUS) pada 2023.

Artinya, tersisa sekitar 17 bulan bagi bank umum konvensional yang memiliki UUS untuk menyiapkan modal tambahan. Kewajiban spin-off juga berlaku untuk UUS yang sudah memiliki nilai aset 50 persen dari total nilai bank induknya.

“Konsolidasi adalah langkah paling tepat dan ideal bagi unit usaha syariah untuk memisahkan diri di tengah tenggat waktu yang semakin mepet. Dengan konsolidasi, lebih menjamin penguatan sebuah bank dari sisi permodalan, sehingga dapat memperkuat industri keuangan syariah,” ungkapnya.

Terpisah, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teguh Supangkat mengatakan bahwa spin-off dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek konsolidasi.

Dengan demikian akan menghasilkan bank syariah yang kuat.

Sementara itu, hingga Februari 2022, OJK mencatat Indonesia memiliki 12 bank umum syariah dan 21 unit usaha syariah. Adapun untuk bank syariah terbesar, saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI adalah bank yang menguasai lebih dari 40 persen aset perbankan syariah di Tanah Air.

Per Mei 2021, BSI membukukan aset senilai Rp243,3 triliun, jauh meninggalkan bank syariah lainya.

BSI pun memiliki rencana tumbuh secara anorganik dengan mengakuisisi UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Di sisi lain, dari total industri perbankan syariah, per Februari 2022 aset tumbuh sekitar 13,2 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp665 triliun.

Pada periode yang sama total industri perbankan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 10,3% yoy menjadi Rp10.061 triliun. Kendati tumbuh di atas industri, secara nilai, aset bank syariah tergolong sangat kecil.

Bank syariah hanya berkontribusi 6,2% terhadap aset sektor perbankan.

Begitu pula dengan penyaluran pembiayaan dari bank syariah.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini